Perbedaan DTKS dan P3KE, Pahami Pengertian dan Fungsinya!

DTKS merupakan informasi mengenai status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk di Indonesia yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) Kementerian Sosial, dikutip dari Dinas Sosial Lampung Tengah. Perhitungan status sosial akan dimulai dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah, hal ini dihitung menggunakan metode Proxy Mean Testing (PMK).

Desil DTKS terbagi dalam 4 kelompok sebagai berikut:

1. Desil 1 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional, termasuk dalam kelompok 1-10 persen

2. Desil 2 masuk dalam kelompok 11-20 persen secara nasional

3. Desil 3 masuk dalam kelompok 21-30 persen secara nasional

4. Desil 4 masuk dalam kelompok 31-40 persen secara nasional

Rumah tangga yang masuk dalam desil 1 hingga 4 berstatus miskin dan hampir miskin. DTKS hanya memuat 40 persen rumah tangga dengan kesejahteraan terendah untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

DTKS bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah, melainkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang terendah. DTKS juga menjadi basis data penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan seperti program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan, Kartu Prakerja, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

P3KE merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu keluarga, hasil dari pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang dilakukan melalui Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2021 (PK-BKKBN 2021). Pemutakhiran tersebut dilakukan di setiap wilayah mulai dari RT, dusun, RW hingga pusat.

Data yang terhimpun akan mendapat validasi NIK dari Dukcapil dan setiap penduduk akan memiliki status kesejahteraan atau yang disebut dengan desil. Pengelompokan keluarga dalam data P3KE terbagi dalam 10 desil. Desil 1 merupakan keluarga dengan kelompok 10 persen kesejahteraan terendah, sementara desil 10 menunjukkan kelompok 10 persen keluarga dengan kesejahteraan tertinggi.

Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim nasional jika pengeluarannya tidak lebih dari Rp10 ribu per hari atau Rp322 ribuan per bulan. Hal ini berdasarkan garis kemiskinan ekstrim yang ditetapkan oleh BPS.

Data P3KE digunakan untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). PPKE ini juga menjadi langkah untuk pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi kelompok program atau kegiatan.

Data P3KE menjadi sumber data rujukan yang digunakan untuk menentukan penermina manfaat program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program bantuan lainnya dari pemerintah. Singkatnya, data P3KE digunakan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim.

Selain itu, data P3KE dapat dimanfaatkan sebagai sumber awal pemutakhiran dan perluasan DTKS. Data P3KE dan DTKS dapat memperkuat data awal dalam pengembangan Satu Data Sosial Ekonomi di Indonesia. 

Data P3KE dapat mengidentifikasi kelompok kemiskinan ekstrem yang tidak terdaftar di DTKS. Konsolidasi antara P3KE dan DTKS dapat membantu menentukan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial.