Pengertian Perjanjian Pranikah dan Cara Membuatnya

Perjanjian pranikah bisa berisi kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban finansial mereka selama pernikahan dan setelahnya, terlebih dalam hal perceraian atau pemisahan harta. Nah, tujuan utamanya untuk melindungi kekayaan pribadi masing-masing pasangan serta mengatur pembagian harta dan tanggungan utang jika nantinya terjadi perceraian. Berikut ini, beberapa hal yang umumnya dicakup dalam perjanjian pranikah.

• Pembagian aset dan utang: Perjanjian ini menentukan bagaimana aset dan utang yang dimiliki sebelum menikah dan selama perkawinan akan dibagi jika terjadi perceraian. Hal ini bisa mencakup rumah, mobil, investasi, dan harta lainnya.
• Tunjangan pasangan: Perjanjian pranikah bisa menentukan seberapa besar tunjangan pasangan yang akan diberikan kalau terjadi perceraian. Ini mencakup dukungan finansial untuk pasangan yang gak mampu secara ekonomi setelah perceraian, lho.
• Warisan: Perjanjian ini bisa mengatur bagaimana warisan dari keluarga akan diperlakukan dalam perceraian. Sebagai contoh, apakah warisan tersebut akan tetap menjadi milik penerima warisan atau nantinya dibagi dengan pasangan.
• Klausul properti terpisah: Klausul ini dilakukan untuk melindungi aset pranikah agar gak dianggap sebagai properti perkawinan jika terjadi perceraian. Ini mencegah aset yang dimiliki sebelum menikah dianggap sebagai aset perkawinan. Jadi, kekayaan pribadi tetap hak milik pribadi tersebut.
• Perlindungan utang: Perjanjian pranikah juga dapat melindungi utang masing-masing pasangan yang timbul sebelum menikah. Ini mencegah pasangan yang gak terlibat dalam utang dan diikutsertakan dalam tanggung jawab pembayaran utang tersebut.

Untuk membuat perjanjian pranikah, pasangan perlu mengikuti proses yang diatur oleh hukum setempat. Biasanya, proses ini melibatkan konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga untuk memastikan perjanjian tersebut sah dan berlaku.

Perjanjian pranikah (prenuptial agreement) bisa dimanfaatkan oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur hak dan kewajiban finansial mereka selama pernikahan dan setelahnya, terutama dalam hal perceraian atau pemisahan harta.

Jadi, meski perjanjian ini sering dihubungkan dengan pasangan yang mempunyai aset besar, sebenarnya siapa pun bisa menggunakannya, kok. Apalagi, jika pasangan tersebut berniat untuk melindungi harta dan kejelasan finansial apabila terdapat masalah finansial atau terjadi perceraian di kemudian hari.

Inilah beberapa kelompok orang yang sebaiknya mempunyai perjanjian pranikah.

• Pasangan dengan aset yang signifikan: Jika salah satu pasangan memiliki aset yang signifikan sebelum menikah, perjanjian pranikah dapat melindungi aset tersebut supaya gak jadi masalah dalam pembagian harta perceraian.
• Keluarga campuran: Jika salah satu atau kedua pasangan mempunyai anak dari hubungan sebelumnya, perjanjian pranikah bisa mengatur warisan dan distribusi aset untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut.
• Pemilik bisnis: Kalau salah satu pasangan mempunyai bisnis yang berkembang, perjanjian pranikah dapat melindungi kepentingan bisnis tersebut dari dampak perceraian.
• Mereka yang memiliki utang: Jika salah satu pasangan memiliki utang sebelum menikah, perjanjian pranikah bisa memastikan bahwa pasangan lainnya gak bertanggung jawab atas utang tersebut saat menikan dan setelah perceraian.

Perjanjian ini berupa kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang memuat beberapa ketentuan terkait hak dan kewajiban finansial keduanya selama pernikahan atau perceraian atau pemisahan harta. Pembuatan perjanjian pranikah yang adil bagi kedua belah pihak membutuhkan beberapa langkah penting. Pertama, komunikasi terbuka antara calon suami dan istri sangat diperlukan. Diskusikan secara jujur tentang situasi keuangan, tujuan pernikahan, dan harapan masa depan. Hal ini akan membantu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang adil bagi kedua belah pihak.

Setelah itu, setiap pasangan sebaiknya mempunyai penasihat hukum independen. Nantinya, pengacara tersebut dapat membantu untuk meninjau perjanjian pranikah dan memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat gak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua aset, utang, pendapatan, dan kewajiban keuangan lainnya harus diungkapkan secara transparan agar perjanjian pranikah bisa dianggap sah dan berlaku.

Yang terakhir, perjanjian pranikah sebaiknya diperbarui sesuai kebutuhan. Jika terdapat perubahan signifikan dalam keadaan keuangan atau rencana masa depan pasangan, maka perjanjian tersebut harus segera direvisi agar tetap relevan dan adil bagi kedua belah pihak.

Meski perjanjian ini gak bermaksud untuk membuat pasangan bercerai, tapi dengan adanya kesepakatan ini, suami dan istri jadi memiliki jaminan finansial, kejelasan, dan memperlancar proses kalau terjadi perceraian terjadi. Poin penting yang harus diingat adalah perjanjian ini gak bisa mengatur hak asuh atau tunjangan anak. Jadi, hak asuh anak dan tunjangan anak ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan anak itu sendiri. Jadi, sebaiknya perjanjian ini gak mencampuri beberapa hal yang berkaitan dengan anak-anak. 

Selain itu, perjanjian pranikah hanya mengikat kalau dibuat dengan prosedur hukum yang benar. Ini berarti, perjanjian tersebut harus dibuat secara sadar, tanpa adanya paksaan atau penipuan, dan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Kalau memang gak memenuhi syarat ini, perjanjian dinyatakan gak sah oleh pengadilan.

Agar perjanjian pranikah ini dapat berjalan adil dan sah, calon suami dan calon istri harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Diskusikan tujuan, harapan, dan kebutuhan finansial masing-masing dengan jujur. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kamu yang ingin membuat perjanjian pranikah, ya.