Gerak Bersama Civitas Academica, Lawan Kekerasan Seksual

Pada pemaparan survei yang dilakukan oleh Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip), Yanuarisca N.C.P., menunjukkan sebanyak 62 persen responden menjawab RUU PKS berhubungan erat dengan tingkat keamanan kampus dari kekerasan seksual. Tingkat keamanan kampus itu diukur dari ada atau tidaknya payung hukum yang menaungi tindak kekerasan seksual tersebut.

Survei diambil pada pertengahan Januari- Februari oleh BEM Fakultas Psikologi dan BEM Fakultas Hukum Undip, dengan tujuan ingin mengetahui apakah mahasiswa Undip aman dari kekerasan seksual. 

Dari rentang tingkat keamanan 1-5, ada sebanyak 50 persen responden menunjukkan angka 3, sementara 30,1 persen memperlihatkan tingkat aman di angka 4. Namun ketika merujuk pada pertanyaan apakah responden pernah menjadi korban kekerasan seksual, sebanyak 6,3 persen mengatakan pernah mengalami.

Menurut Yanuarisca, kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil survei adalah Undip belum sepenuhnya aman terkait dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

"1 kasus saja sudah menjadi bukti bagi kami bahwa Undip belum aman, berarti ada yang pernah mengalami menjadi korban. Jadi jangan menunggu untuk menunda penanganannya", terangnya. 

Sedangkan pada mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), Pemimpin komunitas Girl Up, Putri I. Sharafina, melakukan survei tahun 2020 di Unpad dengan tujuan mendukung pengawalan dan mendorong rektorat Unpad mengesahkan peraturan rektor tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. 

Dari 616 responden yang tercatat, sebanyak 223 responden pernah menjadi penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sementara jika melihat bentuknya, ada 15,7 persen responden mengalami kekerasan seksual secara fisik dan 45 persen lainnya mengalami pelecehan bentuk verbal.

Sebenarnya di Unpad sendiri sudah ada Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2020, yang membahas terkait penanganan pelecehan seksual. Namun menurut Putri, masih banyak hal yang perlu dikawal dan dievaluasi.

"Masih ada banyak hal yang perlu dikawal dan dievaluasi karena isi cuman belasan dan masih banyak yang tidak komprehensif dari peraturan ini. Ditambah implementasi dari peraturan itu sendiri yang tidak dirasa dari teman-teman kampus", tambahnya.

Menjabarkan pemaparan temuan secara kualitatif, Wakil Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP Universitas Indonesia 2021, Zeni Tri Lestari, menuturkan bahwa ada banyak kasus bermunculan dan terlapor melalui utas di media sosial Twitter.

Fakta di lapangan terlihat miris bagi Zeni karena menurutnya, menceritakan kasus ke utas sosial media atau publik justru menunjukkan bahwa korban belum punya wadah yang aman untuk bicara serta mencari keadilan.

Korban lebih memilih menceritakan ke sosial media karena dirasa itu merupakan jalan paling bijak. Belum ada penanganan di kampus secara komprehensif terkait isu ini. 

"Namun kami sadar tindakan reaktif tidak cukup dalam menangani perilaku kekerasan seksual. Jadi kami menambahkan kembali upaya dengan tindakan pencegahan seperti edukasi, program kerja, dan webinar dengan kanal BEM lain untuk memberikan edukasi tentang bagaimana kekerasan seksual dan seperti apa kita menghadapinya", jelasnya. 

Dalam penuturan Nirmala Ika Kusumaningrum, M. Psi., dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan dan kekerasan seksual itu besar. Menurutnya, orang gak bisa serta merta mengecilkan dampak hanya karena bentuk kekerasan yang penyintas terima, baik itu secara verbal, gesture, maupun fisik. 

"Ketika banyak mahasiswa merasa tidak aman berkuliah, itu mempengaruhi performa mereka secara akademik. Ketika akademik turun akan mempengaruhi universitas. Jadi dampaknya panjang, gak cuma person to person, tetapi juga pada semua komunitas ini", terangnya.

Psikolog dari Yayasan Pulih itu sering mendengar kasus, yang mana pelaku sebetulnya telah dilaporkan, diproses, dan kampus cukup responsif. Tetapi sayangnya, penanganan gak ditindaklanjuti dan berhenti.

"Apa yang saya omongin ini bukan hanya kita cari gara-gara, bukan hanya kita menyuarakan segelintir orang, tetapi dampaknya besar. Untuk memastikan SOP dibuat, kita harus melibatkan berbagai pihak. Harus dari berbagai aspek dari dosen dan mahasiswa. Harus ada payung hukum dan edukasi", lanjutnya.

Penulis dan aktivis kesetaraan gender Kalis Mardiasih, menuturkan alasan kenapa kekerasan seksual bisa sulit diatasi. Salah satu penyebabnya adalah karena nama baik kampus yang menjadi pertimbangan.

Dalam pemaparan webinar kali ini, Kalis juga menyoroti modus yang dilakukan pelaku mulai dari chatting berbau sensual melalui Whatsapp, membuat akun fake, hingga tindakan confidante. Tindakan ini bisa jadi dilakukan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi seperti dosen atau senior di kampus. 

Mengingat belum adanya regulasi yang komprehensif untuk kampus hingga sekarang, pemerhati isu gender itu menekankan pentingnya individu memiliki body authority dan self respect terhadap dirinya. 

"Intinya modus ini masih amat banyak, tapi kenali prinsip body authority dan self respect kamu. Oh kamu gak nyaman, itu kamu harus menyadari. Jadi ketika ada perasaan gak nyaman langsung identifikasi. Sampaikan batas yang menjadi konsen itu secara jelas. Tujuan kamu di kampus itu belajar, kamu di organisasi belajar kepemimpinan", lanjutnya.

Dengan pemaparan data di lapangan oleh mahasiswa, narasumber ahli, hingga pemerhati isu gender, maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dari setiap pihak itu penting, termasuk civitas academica. Semakin banyak yang peduli dan bersuara terhadap isu ini, maka semakin banyak pula dukungan untuk pengesahan RUU PKS tahun 2021.