W20 Indonesia Soroti Diskriminasi Perempuan dan Inklusi Ekonomi

Hadriani Uli Silalahi selaku Chair W20 Indonesia mengatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih dan terus menjadi tantangan. Agar perempuan dapat berdaya sepenuhnya dan setara kedudukannya di masyarakat maupun level ekonomi, perlu langkah tepat untuk mencapai kemandirian finansial. Namun, ini tak mudah diraih akibat keterbatasan akses.

Tidak ada pemulihan ekonomi yang lengkap apabila perempuan dan anak perempuan masih tertinggal atau tidak diberikan prioritas. Jamshed Kazi, UN Women Indonesia Country Representative and ASEAN Liaison, mengungkapkan data bahwa secara global partisipasi kerja menurun. 

Terlebih pandemik semakin memperparah ketidakseimbangan power antara laki-laki dan perempuan. Menurut pemaparan Bintang Puspayoga, Menteri PPPA, data dari 10 mengara menunjukkan peningkatan laporan akibat perempuan yang terisolasi dan menghadapi abuse.

Tentunya, dampak pandemik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa perempuan paling rentan terdampak negatif dalam sektor ekonomi akibat pandemik.

Artinya, pandemik membuat perempuan terjebak dalam kegiatan informal atau di rumah saja. Selaras dengan pernyataan Bintang Prayoga, Jamshed pun mengatakan bahwa hilangnya partisipasi dalam sektor formal ini membuat perempuan gak bisa memanfaatkan ekonomi digital dan kehilangan partisipasinya dalam berbagai pengambilan keputusan. 

Terlihat jelas bahwa perempuan cenderung tidak dilibatkan untuk panel diskusi tingkat tinggi, menurut Jamshed. Untuk itu, W20 terbentuk untuk menyampaikan peran penting dalam mengubah mindset pemimpin yang lebih memperhatikan keseteraan dan pemberdayaan perempuan.

Menilik sedikit, data pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh peran perempuan, yang menduduki 49,42 persen dari keseluruhan populasi. Ada lebih dari 50 persen UMKM yang didirikan dan dijalankan oleh perempuan. Sayangnya, 2/3 UMKM tersebut kesusahan untuk keluar dari krisis ekonomi.

Sebanyak 46 persen pelaku usaha perempuan melaporkan bahwa mereka tak lagi mampu membayar hutang karena terjadinya pengurangan penghasilan akibat pandemik. Di sisi lain, hal ini membuat perempuan kembali ke rumah tetapi tidak merasakan kenyamanan.

Data yang dipaparkan Bintang Puspayoga menyatakan, ada 21 persen perempuan yang tidak nyaman di rumah karena mendapatkan kekerasan secara fisik. Namun di luar rumah, 3 dari 5 perempuan juga mengalami keresahan akan pelecehan seksual di ruang publik meskipun pandemik.

Menurut Bintang, gender lens harus diaplikasikan untuk memastikan bahwa hambatan akibat pandemik bisa dikurangi. W20 Indonesia juga harus berkolaborasi untuk mengadvokasi kebijakan terkait perempuan.

Lalu, bagaimana gender lens ini diterapkan? Head of Networks, Partnerships and Gender Division di OECD Development Centere, Bathylle Missika menjelaskan bahwa setiap orang atau organisasi perlu melihat sisi positif dari suatu kebijakan.

Secara global, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan isu besar yang belum terselesaikan. Namun, setiap negara tentunya sudah memiliki beragam langkah untuk mengantisipasi isu tersebut. 

Nursyahbani Katjasungkana, Board of Directors LBH Apik, melihat bahwa Indonesia sudah mengupayakan berbagai macam hal untuk mengatasi kekerasan berbasis gender.

Misalnya di Aceh, hukum syariah masih berlaku sejak 2001 sehingga Aceh memiliki UU otonomi khusus. Menurut Nursyahbani, pemerintah sudah menandatangani berbagai perjanjian dan komitmen internasional. Namun, budaya di Indonesia masih patriarkis sehingga butuh langkah dan effort yang keras untuk mengatasi isu ini.