KPK: 1.151 PNS Terlibat Kasus Korupsi Sudah Dipecat

Menurut Pahala, masalah lainnya yang muncul yakni nasib surat keputusan yang sudah dibuat oleh PNS yang sudah dipecat tersebut, apakah masih dianggap sah atau tidak. Apalagi PNS itu sebelumnya berstatus kepala dinas. 

Oleh sebab itu untuk mendiskusikan hal tersebut, Pahala pada Selasa kemarin turut menghadiri rapat bersama Mahkamah Konstitusi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"BPK diundang supaya paham, jangan nanti diaudit dan malah disebut temuan, menjadi kerugian negara, wah ini gawat karena hal ini terjadi di seluruh Indonesia dan sudah lama terjadi," ujar Pahala. 

Sementara, MK ikut diundang dalam pertemuan itu, kata dia, karena banyak PNS yang menguggat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 ayat 2 dan 4 huruf b dan d. Tujuan dari gugatan tersebut yakni agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemecatan, mengembalikan hak-hak yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula. 

"Tapi, nantinya akan diberi panduan oleh tim teknis 3 lembaga itu sehingga bila ada PNS yang sudah divonis korupsi tapi masih mengajukan uji materi tetap bisa dipecat," kata dia.

Sementara, menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Muhammad Ridwan, kendati tidak 2.357 PNS dipecat pada Desember 2018, namun, surat keputusan bersama tiga Menteri itu menimbulkan dampak positif di pemerintahan pusat dan daerah. Kini pemerintah pusat dan daerah sudah berinisiatif langsung memberhentikan apabila ada PNS yang terjerat kasus korupsi. 

Di luar dari ribuan kasus PNS yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi, BKN memperoleh informasi sudah ada 498 tindak pidana korupsi baru yang sudah diambil tindakan. 

"Daerah-daerah sekarang sudah mulai bergerak dan itu patut diapresiasi," kata Ridwan yang dihubungi IDN Times melalui telepon pada Senin (28/1) kemarin. 

Sebuah organisasi bernama Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri kemudian muncul dan membantu para ASN terpidana kasus korupsi. Pada 11 Oktober 2018, LKBH Korpri mengirimkan surat kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait gugatan uji materiil yang tengah mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Oleh sebab itu, LKBH meminta kepada PPK supaya tidak memecat ASN yang sudah berstatus terpidana kasus korupsi dan mengembalikan hak-hak mereka sebagai abdi negara. 

Namun, surat tersebut diklarifikasi oleh Dewan Pengurus Pusat Korpri. Di dalam surat yang dibaca oleh IDN Times, Korpri menyebut apa yang dilakukan oleh perwakilan LKBH, Nurmadjito dan Mahendra dengan mengirimkan surat edaran ke pejabat pembina kepegawaian sama sekali tidak mewakili kepentingan ASN secara nasional. 

"Kami klarifikasi dan tegaskan bahwa apa  yang telah dilakukan oleh Saudara Nurmadjito dan Mahendra dilakukan tanpa mandat dan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Korpri Nasional. Dengan demikian, semua tindakan mereka, bukan merupakan representasi dari Korpri dan LKBH Korpri Nasional," demikian surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum, Zudan Arif Fakrulloh pada 24 Oktober 2018. 

Kepala BKN, Haria Wibisana menjelaskan awal mula mereka mengetahui adanya PNS yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi, ketika ia menemukan ada sekitar 97 ribu pegawai yang tidak mendaftar kembali di sistem. 

"Rupanya, sebanyak 97 ribu itu tidak mengisi karena banyak di antara mereka yang tengah menjalani masa penahanan," ujar Haria di gedung KPK pada September 2018. 

Dari sana, dilakukan pendalaman lebih lanjut. Haria mengaku untuk memperoleh data PNS yang terjerat kasus pidana dan sudah dibui tidak mudah. Salah satunya, putusan pengadilan hanya diberikan kepada terdakwa, sehingga tidak diketahui oleh pemerintah pusat. 

Dari data terbaru, ada sekitar 2.674 PNS yang sudah menjalani pidana karena putusan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 317 dari 2.674 sudah dipecat. 

"Sementara, sisanya yang 2.357 masih menjadi PNS aktif," kata Haria. 

Salah satu konsekuensi dengan menjadi PNS aktif, yakni yang bersangkutan masih menerima gaji walau statusnya sudah menjadi narapidana. Otomatis hal itu akan merugikan keuangan negara. Namun, total kerugian negara itu masih terus dihitung.