14 Persen dari 7.800 Ton Sampah Jakarta adalah Plastik

Yogi mengatakan, upaya mengurangi sampah plastik di Jakarta yang saat ini dilakukan adalah menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Dalam Pergub tersebut, kata dia, pusat perbelanjaan yaitu mal, toko swalayan yaitu mini market, dan pasar rakyat yaitu pasar-pasar tradisional, harus meninggalkan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) yang bisa digunakan ulang.

"Ada kewajibannya menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Kami tidak melarang, nama Pergub-nya kewajiban penggunaan KBRL. Bukan melarang secara langsung," kata dia.

Yogi mengatakan, sejauh ini, hanya Pergub tersebut yang menjadi regulasi soal pengurangan sampah plastik di Ibu Kota. Itu pun, hanya mengatur tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kresek tersebut.

"Baru itu regulasi pengurangan sampah plastik yang ada sekarang, belum mengatur yang lain. Ini baru kantong kresek plastik sekali pakai, belum mengatur tentang sedotan, styrofoam, itu belum ada regulasinya karena bertahap dulu," ujar Yogi.

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada regulasi lain untuk penggunaan plastik lainnya.

"Kita kurangi pelan-pelan (sampah plastik di Jakarta) itu dengan membatasi kantong plastik sekali pakainya dulu," kata dia.

Menurut Yogi, apabila masyarakat sudah siap untuk tidak menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik, maka regulasi lain soal pengurangan sampah plastik bisa dibuat. Misalnya untuk penggunaan sedotan, gelas, wadah, hingga sendok plastik.

Kendati begitu, belum ada estimasi kapan regulasi tersebut akan dibuat Pemprov DKI Jakarta. Sebab, pihaknya harus melihat ketaatan masyarakat terlebih dari aturan yang sudah ada sebelumnya.

"Makanya kita lihat dulu ketaatan masyarakat (dari penggunaan KBRL), tapi kalau masyarakat mengharapkan diatur lebih lanjut, barang-barang itu sudah ada substitusi (pengganti)-nya, tidak menutup kemungkinan kita atur," kata dia.

Sebab, ujar Yogi, saat ini yang diatur adalah pengganti barang plastiknya terlebih dahulu, yakni kantong belanja ramah lingkungan atau kantong lainnya yang dapat menggantikan kantong plastik.

"Namanya mengubah perilaku pelan-pelan dan ada alternatifnya, itu diambil. Kalau berhasil, kita tingkatkan lagi sedikit-sedikit," ujar dia.

"Kami sih mau ke sana nanti (regulasi lain), tapi kita lihat dulu kesiapan masyarakat. Seandainya masyarakat makin siap, tuntutan atau harapannya begitu tinggi, itu nanti bisa. Tapi sekarang memang belum ada regulasinya," ucap Yogi.