156 Ormas Lolos Verifikasi POP Kemendikbud, Yayasan Ini Dipertanyakan

22 Jul 2020, 21:15 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Jakarta, IDN Times - Komisi X DPR mempertanyakan masuknya dua yayasan raksasa, yang di antaranya Tanoto Foundation, sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Dua entintas ini masuk dalam kategori gajah yang bisa mendapatkan hibah hingga Rp20 miliar per tahun.

“Kami tidak memungkiri jika program organisasi penggerak bisa diikuti oleh siapa pun yang memenuhi persyaratan. Kendati demikian, harus digarisbawahi bahwa program organisasi penggerak juga merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

1. POP seharusnya melibatkan entitas masyarakat

Mendikbud Nadiem Makarim (IDN Times/Kevin Handoko)

Huda mengatakan semangat POP merupakan upaya untuk melibatkan entitas-entitas masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di Indonesia.

Untuk mendukung program ini, maka Kemendikbud mengalokasikan anggaran hampir Rp600 miliar. Anggaran tersebut, kata Huda, akan dibagikan untuk membiayai pelatihan atau peningkatan kapasitas yang diadakan organisasi masyarakat yang terpilih.

“Proses rekruitmen organisasi penggerak ini telah dilakukan. Berdasarkan data yang kami terima ada 156 ormas yang dinyatakan lolos verifikasi dengan 183 proposal jenis kegiatan,” kata dia.

2. Tanoto Foundation bisa mendapatkan anggaran hingga Rp20 miliar

Ilustrasi belajar dari rumah (Istimewa)

Berdasarkan data tersebut, kata Huda, juga diketahui Tanoto Foundation termasuk organisasi dari 156 ormas yang lolos sebagai organisasi penggerak. Mereka masuk organisasi penggerak dengan kategori gajah.

Untuk kategori gajah, kata dia, organisasi penggerak bisa mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp20 miliar per tahun, dengan sasaran lebih dari 100 sekolah, baik jenjang PAUD, SD, atau pun SMP.

“Dengan demikian Tanoto Foundation bisa mendapatkan anggaran hingga Rp20 miliar, untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para guru penggerak di lebih 100 sekolah,” kata Huda.

3. Komisi X menilai Tanoto Foundation seharusnya memberikan dana CSR

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Auditorium Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (13/12) (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Politikus PKB ini merasa aneh ketika yayasan-yayasan dari perusahaan raksasa justru menerima anggaran dari pemerintah, untuk menyelenggarakan pelatihan guru. Karena, menurut Huda, yayasan-yayasan tersebut didirikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Harusnya dengan semangat CSR, kata Huda, mereka mengalokasikan anggaran dari internal perusahaan untuk membiayai kegiatan yang menjadi concern perusahaan dalam memberdayakan masyarakat.

“Lah ini mereka malah menerima dana atau anggaran negara untuk membiayai aktivitas melatih para guru. Logikanya sebagai CSR, yayasan-yayasan perusahaan tersebut bisa memberikan pelatihan guru dengan biaya mandiri,” kata dia.

4. Tanoto Foundation angkat bicara

Implementasi Program PINTAR Tanoto Foundation di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dok. IDN Times)

Sementara, Tanoto Foundation angkat bicara mengenai keterlibatannya dalam POP Kemendikbud yang sedang ramai diperbincangkan publik.

Communications Director Tanoto Foundation Haviez Gautama mengatakan, Tanoto Foundation bukan program corporate social responsibility (CSR) dari suatu grup bisnis, melainkan inisiatif independen untuk mendukung pemerintah meningkatkan prestasi siswa Indonesia.

"Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi yang bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesia sejak 1981," kata Haviez dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (22/7/2020).

Haviez menjelaskan, Tanoto Foundation dipilih oleh Kemendikbud menjadi salah satu pelaksana Program Organisasi Penggerak (POP). Dalam program ini, Kemendikbud mengundang seluruh organisasi massa (ormas) di Indonesia untuk berkompetisi membangun sekolah penggerak dan menyediakan pilihan kepada ormas untuk membiayai pelaksanaan POP secara mandiri (dengan dana sendiri) dan/atau mengajukan permohonan pendanaan kepada pemerintah.

"Tanoto Foundation selalu berkomitmen mendukung pemerintah dan memilih jalur pembiayaan mandiri. Dengan demikian keikutsertaan dalam POP, melalui Program PINTAR Penggerak, didesain tidak menggunakan dana pemerintah, namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun (2020-2022)," jelasnya.

Proses seleksi dilakukan terhadap 324 proposal dari 260 Ormas, di mana terpilih 183 proposal dari 156 ormas. Melalui Program Pintar Penggerak, Tanoto Foundation akan bekerja untuk mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 Sekolah Penggerak (160 Sekolah Dasar dan 100 Sekolah Menengah Pertama) rintisan di empat kabupaten, yakni Kampar (Riau), Muaro Jambi (Jambi), Tegal (Jawa Tengah) dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).