Jakarta, IDN Times – Sejak 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berduyun-duyun menduduki
Gedung MPR/DPR. Dua puluh satu tahun kemudian, hari ini, memori “people power” itu masih melekat di benak rakyat. Mahasiswa, didukung rakyat, menggelorakan semangat Reformasi, untuk mendesak agar Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari tiga dekade, mundur.
Apa yang dilakukan Presiden Soeharto menyikapi desakan mahasiswa yang meluas tersebut? Ini catatan peristiwa 19 Mei 1998
Presiden Soeharto berupaya mengulur waktu, membujuk para ulama dan tokoh. Dia
mengundang sejumlah orang ke Istana Negara.
Di antara yang hadir adalah Prof. Nurcholish Madjid, Abdurahman “Gus Dur” Wahid, KH Cholil Baidawi, KH Ali Yafie, Ma’ruf Amin, Emha Ainun Nadjib, Yusril Ihza Mahendra, dan Malik Fadjar. Pertemuan dilangsungkan di Istana Negara, di ruang Jepara. Hadir juga sejumlah petinggi ABRI.
Di Gedung DPR/MPR RI, ribuan mahasiswa menduduki seluruh sudut gedung. Puluhan naik ke kubah gedung. Mereka menyerukan tuntutan, menyerukan Soeharto segera turun dari kekuasaan.
Menurut catatan dalam buku Kronologi Penggulingan Soeharto, nilai rupiah melemah sampai ke angka Rp16.000 per dolar AS.
Sejumlah ambulans dan tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia siaga untuk mengantisipasi situasi. Di sejumlah lokasi di Jakarta, ibu-ibu menyiapkan makanan nasi bungkus dan minuman untuk disalurkan ke mahasiswa.
Perjuangan menuntut pergantian kepemimpinan nasional dan reformasi sudah menyatukan anak-anak muda dan orangtua mereka. Ibu-ibu bergabung dalam gerakan Suara Ibu Peduli, sebuah gerakan sosial yang diinisiasi oleh Melani Budianta, menyokong gerakan mahasiswa dengan menyalurkan makanan, minuman, uang, dan bantuan tenaga.
Melani Budianta dan kelompok perempuan berperan dalam Reformasi 1998 lewat “Politik Susu” yang menggugat dampak kebijakan ekonomi pemerintah terhadap anak-anak dan perempuan.
Menggunakan istilah 'Ibu', Suara Ibu Peduli melakukan redefinisi atas konstruksi “Ibu” Orde
Baru yang apolitis dan terbatas di wilayah domestik.
Bagaimana situasi di Istana saat itu? Setelah bertemu dengan cendikiawan dan ulama, Presiden Soeharto menggelar jumpa pers. Dia menjanjikan akan melakukan pemilihan umum untuk memilih penggantinya. Soeharto mengklaim tidak bersedia dipilih kembali.
Soeharto juga mengumumkan akan membentuk Komite Reformasi dengan anggota kalangan kampus, unsur masyarakat dan para pakar. Komite ini bertugas merevisi sejumlah UU Politik sesuai dengan semangat reformasi, termasuk UU Anti Korupsi dan UU Anti-Monopoli. Soeharto juga berjanji segera melakukan reshuffle kabinet.
Pidato jumpa pers Soeharto siang itu cukup panjang. Soeharto mempertanyakan apakah dengan kemundurannya, keadaan bisa diatasi? Dia meragukan kemampuan Wakil Presiden BJ Habibie yang secara konstitusional akan menggantikannya jika dia mundur.
Soeharto juga menyindir mereka yang dua bulan sebelumnya meminta dirinya kembali menjadi presiden.
“Sebelumnya saya sudah mengatakan, apakah benar rakyat Indonesia itu masih percaya pada saya karena saya sudah 77 tahun,” kata Soeharto.
Ternyata tiga parpol, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), juga ABRI mengatakan sebagian besar rakyat menghendaki Soeharto menerima kembali pencalonan sebagai presiden untuk masa 1998-2003.
Soeharto mengatakan dia menerima pencalonan itu sebagai tanggung-jawab agar tidak
dianggap “tinggal glanggang, colong playu”, meninggalkan kedudukan di saat keadaan krisis.
“Sekarang kalau tuntutan mengundurkan diri itu saya penuhi, secara konstitusional, maka harus saya serahkan ke Wakil Presiden. Kemudian timbul apakah ini juga jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul lagi masalah baru."
“Nanti wakil presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus-menerus dan itu
menjadi preseden atau menjadi kejadian dalam kehidupan kitra berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa ini akan kacau,” kata Soeharto.
Dia juga mengatakan tidak menjadi presiden tidak “patheken”. Tidak masalah.
Setelah jumpa pers itu, keadaan mereda—yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai tukar rupiah. Presiden akan reshuffle kabinet, dan menamai kabinetnya dengan Kabinet Reformasi.
Soeharto menjanjikan bahwa Komite Reformasi akan melibatkan tokoh kritis seperti
Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Amien Rais, Buyung Nasution, dan Arbi Sanit.
Dalam buku Kronologi Penggulingan Soeharto, diceritakan bagaimana ucapan Soeharto kepada Yusril Ihza Mahendra malam itu.
“Mereka (mahasiswa) tidak mengerti. Kalau sidang istimewa bisa berlarut-larut sehingga
keadaan tambah kacau. Kalau sudah begitu, ABRI akan mengambil kendali, to?”
Pada 19 Mei, 21 tahun lalu, situasi Jakarta belum aman. Pidato Presiden Soeharto meredakan situasi, tapi belum memuaskan kehendak mahasiswa yang kini didukung para petinggi di kampus, serta sejumlah tokoh, bahwa Soeharto harus turun sesegera mungkin.
Amien Rais, tokoh Muhamadiyah yang sejak awal vokal menyerukan pergantian kepemimpinan, merencanakan “demo” besar, dikemas dengan doa sejuta umat di Monumen Nasional (Monas). Lokasinya persis di depan Istana Presiden.
Rencana Amien Rais ini memanfaatkan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Itu adalah hari kelahiran Budi Oetomo, organisasi pertama yang nonsektarian, nonetnis. Kongres pertama mereka dilakukan di Gedung Stovia, pada 20 Mei 1908, dan menjadi cikal bakal lahirnya gerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Rencana demo sejuta umat mendapat tanggapan berbagai organisasi. Mahasiswa pun mengalir menuju Monas. Sebagian mengarah ke kawasan Menteng, ke kediaman pribadi Soeharto yang dijaga ketat dengan pasukan dan kawat berduri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)Ginandjar Kartasamita
mengamati pergerakan mahasiswa itu dari kantornya, di Gedung Bappenas, di seberang Taman Suropati, Menteng.
“Saya bisa melihat mereka (mahasiswa) dari jendela kantor saya. Mahasiswa berusaha mendekati rumah Soeharto di Jalan Cendana. Namun penjagaan ketat membuat mereka bertahan di Taman Suropati. Mereka nampak semangat, namun berupaya melakukannya dengan damai,” kata Ginandjar dalam buku Managing Indonesia’s Transformation, An Oral History.
Ketakutan akan kerusuhan lanjutan membuat warga Tionghoa memilih meninggalkan Indonesia. Begitu juga orang asing yang tak yakin akan keamanan di Indonesia dalam hari-hari menegangkan itu, memilih untuk terbang meninggalkan Indonesia. Kebanyakan ke Singapura dan Australia. Ribuan yang pergi.
Penduduk Jakarta, terutama di sejumlah komplek perumahan, memilih untuk berjaga bersama, bahkan memasang barikade untuk memastikan tidak ada orang tidak dikenal, apalagi penjarah, masuk ke kawasan mereka. Banyak kantor tutup, apalagi toko-toko.
Ibu kota mencekam.