2 Juta Orang RI Terkena Stroke, Menkes: Deteksi Dini Ditanggung BPJS

12 Okt 2022, 19:00 WIB

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat memberikan paparan di Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU RAPBN 2023 pada Selasa (16/8/2022). (youtube.com/Ministry of Finance Republic of Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap deteksi dini penyakit stroke akan ditanggung BPJS Kesehatan tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Menkes saat acara Prevensi Stroke Campaign, Special 3D Cinema Lecture yang digelar Perhimpunan Spesialis Bedah Syaraf di Karawaci, pada Selasa kemarin (11/10/2022).

"Kalau belum melakukan pemeriksaan, do that. Mulai tahun depan deteksi dini akan ditanggung BPJS. Ingat ya, mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati,” kata Budi dikutip laman Kemenkes, Rabu (12/10/2022).

1. Penyakit stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia

ilustrasi kelumpuhan pada penderita stroke (stroke.org)

Diketahui penyakit stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada 2015, dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada 2014.

Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun, sebesar 10,9 persen, atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang (Kemenkes RI, 2018).

Untuk itu, sejumlah strategi disusun pemerintah untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia. Mulai dengan memperkuat upaya promotif preventif kesehatan masyarakat seperti mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin melakukan aktivitas fisik.

"Yang tak kalah penting adalah rutin cek kesehatan setidaknya 6 bulan sekali," ujar Budi.

2. Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang melakukan tindakan cathlab

Ilustrasi petugas medis yang menangani COVID-19 (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Menkes mengungkapkan, saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis bedah jumlahnya belum memadai. Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan pakai cathlab sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.

“Kami sedang berproses untuk memenuhi itu, terkait alatnya itu gampang. Saya sudah alokasikan untuk kanker, stroke, jantung dan ginjal sekitar Rp30 triliun sampai tahun 2027. Seluruh provinsi dan 514 Kabupaten/kota akan memiliki alat intervensi non-bedah. Ini pilar nomor dua transformasi layanan rujukan,” terang Budi

3. Jumlah penyakit dokter spesialis terbatas

ilustrasi nakes kelelahan setelah memberikan pelayanan pasien positif COVID-19 (IDN Times/Ervan)

Selain itu, pemenuhan tenaga kesehatan juga sangat perlu. Pasalnya, jumlah dokter spesialis bedah saat ini juga masih sangat minim. Persebarannya pun juga belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Dari 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang memiliki spesialis hanya 20, spesialis saraf hanya sekitar 13, sementara sub spesialis syarat intervensi presentasinya lebih sedikit lagi.

“Kenapa hanya segitu? Harusnya diperbanyak. Saya akan perbanyak prodi spesialis dan RS Pendidikan baik di FK swasta atau negeri. Caranya akan banyak spesialis yang akan kita cetak. Itu reformasi yang akan kita transformasi di pilar ketiga,” imbuh Budi.