200 Juta Data Dukcapil Hilang? Kemendagri: 272 Server Usianya 10 Tahun

16 Apr 2022, 05:31 WIB

Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, memastikan data dukcapil aman. Hal itu menjawab isu terkait adanya dugaan 200 juta data dukcapil akan hilang karena sistem penyimpanan yang ada di data center sudah usang.

"Pengelolaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), pengolahan data dan pemanfaatan database kependudukan memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, perangkat jaringan dan perangkat pendukung yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal," ujar Zudan kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).

"Selain itu juga dibutuhkan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan yang sesuai dengan standar ISO 27001," sambungnya.

Zudan mengakui penyimpanan data dukcapil saat ini usianya sudah lebih dari 10 tahun. Meski usianya sudah usang, dia memastikan, proses back up data berjalan dengan baik.

"Pada saat ini, perangkat keras dimaksud rata-rata usianya sudah melebihi 10 tahun, sudah habis masa garansi dan spare part perangkat sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life) dan belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat, karena belum tersedia anggaran sejumlah 272 server yang berfungsi untuk perekaman KTP-el dan penunggalan data perekaman yang harus diremajakan," ucapnya.

"Sedangkan untuk storage yang ada saat ini memiliki kapasitas untuk back up data yang mencukupi dan berjalan dengan baik. Data aman," sambungnya.

1. Kemendagri melakukan back up data secara rutin, agar data dukcapil aman

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Zudan menerangkan, Kemendagri senantiasa melakukan back up data secara rutin agar data dukcapil aman. Sejumlah sistem juga digunakan untuk menjaga keamanan data tersebut.

"Dalam rangka menjaga keamanan data, telah dipasang firewall jaringan, web application firewall, menggunakan https untuk web security aplikasi, menggunakan jaringan tertutup, bekerja sama dengan BSSN dan menerbitkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021, tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan," katanya.

2. Jumlah penduduk yang tercatat saat ini ada 273,8 juta

IDN Times/Daruwaskita

Lebih lanjut, Zudan mengatakan, saat ini jumlah penduduk Indonesia 273,8 juta. Lebih dari 4 ribu lembaga telah memanfaatkan data yang bersumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Lembaga yang sudah melakukan kerja sama pemanfaatan data dengan Dukcapil sudah mencapai 4.962 lembaga, sehingga beban pelayanan adminduk dan pemanfaatan data semakin bertambah," ujarnya.

3. Ditjen Dukcapil Kemendagri juga dapat hibah perangkat dari instansi lain

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, Zudan menerangkan, Ditjen Dukcapil juga mendapat hibah perangkat dari instansi lain. Mereka merupakan instansi yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk memanfaatkan data adminduk.

"Kemendagri juga sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui usulan pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN), berkoordinasi dengan Bappenas dan World Bank, yang saat ini sudah pada tahap pengusulan green book. Pinjaman ini akan diprioritaskan dalam peremajaan dan penambahan perangkat di Pusat Data dan Pusat Data Cadangan," katanya.

"Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), layanan pemanfaatan data adminduk oleh lembaga pengguna yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," imbuh Zudan.