2018 Sebut Tak Ada Dinasti Politik, Kini Gibran Jadi Calon Wali Kota

18 Jul 2020, 17:16 WIB

IDN Times/Larasati Rey

Jakarta, IDN Times – Putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka resmi melaju bertarung di Pilkada Solo. Pada Jumat 17 Juli 2020, Gibran mengantongi restu dari PDI Perjuangan untuk maju menjadi calon wali kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa.

Jalan yang ditempuh Gibran pada 2020 ini terbilang bertolak belakang dari ucapannya beberapa tahun lalu. Sebelumnya, Gibran mengaku ogah terjun ke panggung politik mengikuti jejak sang ayah. Dia lebih memilih fokus merintis karier sebagai pebisnis kuliner.

Hal ini ditegaskannya pada 2018 lalu, ketika bersua Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gerai Markobar Solo, Jawa Tengah.

"Saya juga tidak mau berpolitik, yang merah, biru, hijau dan lainnya. Hari ini saya cuma sebagai teman saja. Kita cuma silaturahmi," kata Gibran, Senin 9 April 2018, mengenai pertemuannya dengan AHY.

Lagian, kata kakak Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep ini, ayah mereka juga tidak pernah meminta agar Gibran dan adik-adiknya mengikuti jejak Sang Presiden terjun ke politik. Karena itu, Gibran pun memastikan saat itu bahwa tidak akan ada dinasti politik dari klan Jokowi.

"Dinasti apa? Bapak aja gak punya partai, kok pengen dinasti. Engga ada. Kasihan rakyatnya kalau ada dinasti," kata Gibran, Minggu 11 Maret 2018, seperti dikutip dari Tempo.com.

1. Dua tahun berlalu, Gibran mantap terjun ke politik

Dok. Humas DPC PDIP Solo

Namun siapa menduga, selang dua tahun, kini Gibran mantap mencari peruntungan di dunia politik. Kasak kusuk mencari dukungan, terutama dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gibran akhirnya berhasil melaju ke Pilkada Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa.

Pada Jumat 17 Juli 2020, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani membacakan keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Gibran sebagai calon wali kota (cawalkot) Solo dari partai berlambang banteng moncong putih. Pembacaan rekomendasi itu disaksikan langsung oleh Megawati.

"Saya bersyukur dan haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri atas rekomendasi yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi calon wali kota Surakarta yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Kota Surakarta 2020,” kata Gibran merespons rekomendasi itu, Jumat.

2. Gelagat Gibran putar haluan ke dunia politik terbaca mulai September 2019

Gibran Rakabuming Raka (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Gelagat Gibran masuk ke dunia politik mulai terlihat saat mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan September 2019. Suami Selvi Ananda itu mendaftar sebagai kader melalui ranting Manahan, bagian dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Banjarsari, Solo.

Kala itu tujuan Gibran menjadi kader PDIP adalah untuk memuluskan langkahnya agar bisa meraih tiket pencalonan di Pilkada Solo lewat PDI Perjuangan. Tapi, meski sebagai putra seorang presiden, tidak berarti Gibran bisa gampang begitu saja mewujudkan keinginannya.

PDIP melakukan sejumlah langkah, termasuk menggelar survei di internal partai, untuk melihat potensi dan popularitas Gibran. Hasilnya, electoral Gibran terus meningkat.

“Elektoral Mas Gibran juga memperlihatkan tren meningkat. Ada antusiasme bagi anak-anak muda untuk bergabung,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 19 Februari 2020.

3. Gibran maju ke Pilkada Solo melalui pertimbangan panjang

Dok. Humas Pemkot Solo

Terjunnya Gibran ke gelanggang politik, khususnya dalam pilkada serentak 2020 ini, tentunya bukan tanpa pertimbangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, pertimbangan diambil dalam waktu yang cukup panjang. Termasuk bagaimana Gibran akan dipasangkan dengan Teguh Prakosa yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surakarta 2014-2019.

"Jadi, sudah diputuskan melalui pertimbangan yang cukup lama Mas Gibran dan Teguh Prakosa," kata Hasto, di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2020).

4. Tancap gas lakukan konsolidasi internal

Dok. Humas Pemprov Jateng

Sah mendapat rekomendasi, kini Gibran langsung tancap gas melakukan konsolidasi. Dia mengatakan, akan melakukan konsolidasi tingkat internal PDI Perjuangan Surakarta guna mengatur strategi pemenangan pilkada.

“Saya dengan Pak Teguh akan segera melakukan komunikasi intensif, koordinasi dan konsolidasi di internal jajaran pengurus DPC, anak cabang hingga tingkat ranting PDI Perjuangan Kota Surakarta, diikuti arahan Ketua DPC Bapak FX Hadi Rudyatmo," kata Gibran.

5. Mengenal dinasti politik di Indonesia

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Terkait ucapan Gibran 2018 lalu yang memastikan tidak akan ada dinasti politik, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan bahwa rencana Gibran untuk menggoncang panggung politik yang kala itu sempat ramai dibicarakan adalah bagian dari pembelajaran politik.

"Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Bicara tentang dinasti, Jemma Purdey Salam dalam tulisannya Political Families in Southeast Asia (2016), menggunakan dua terminologi berbeda untuk menarasikan relasi antar politik dan keluarga, yakni political family dan political dinasty.

Purdey menjabarkan bahwa political family adalah kondisi anggota keluarga dengan hubungan darah atau sambung seperti menantu atau ipar, menempati posisi strategis yang bisa memengaruhi kebijakan publik, contohnya elite partai politik maupun pejabat pemerintahan.

Sedangkan political dinasty adalah babak lanjut dari political family, atau kondisi saat anggota keluarga bisa mewariskan atau membagikan jabatan pada anggota keluarga lainnya.

Menelisik ke Indonesia, fenomena politik dinasi adalah barang lama. Kala Soeharto memimpin, dia membangun dinastinya ke ranah nasional. Sejumlah jabatan diberikan pada keluarganya, mulai dari menteri sosial pada putrinya Siti Hardijanti atau Tutut, menteri perindustrian yang diduduki Bob Hasan, orang terdekat Soeharto hingga R Hartono mantan ajudannya dan teman dekat anaknya, Tutut, sebagai menteri dalam negeri.

Salah satu politik dinasti paling tua di Indonesia adalah dinasti Sutrisno di Kediri, Jawa Timur. Sutrisno adalah Bupati Kediri selama 1999 hingga 2009. Setelah masa baktinya berakhir, estafet kepemimpinan dilanjutkan Haryanti yang merupakan istri pertamanya. Uniknya, Haryanti bersaing dengan Nurlaila yang merupakan istri kedua Sutrisno pada Pilkada 2009.