221.327 KK Belum Dapat Bansos, Pemkot Depok Kelabakan soal Anggaran?

Idris membagi penerima manfaat dan distribusi bansos dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dengan total penerima 322.320 KK tadi.

Mereka semua sejatinya berhak menerima bansos yang berasal dari tiga sumber: Pemkot Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat. Namun, setiap warga hanya berhak mendapat bansos dari salah satu sumber bantuan di atas.

Kelompok pertama, distribusi bansos untuk penerima manfaat mengalir kepada warga yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Dalam kategori DTKS itu, mulanya terdata 78.065 kelompok penerima manfaat (KPM). Akan tetapi, setelah diverifikasi ulang, jumlahnya menyusut menjadi  76.968 KPM. Dari jumlah itu, Idris mengatakan sebanyak 32.605 KPM sudah memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos.

Kemudian, sebanyak 27.965 KPM lain disebut sudah mendapat bantuan oleh Program Perluasan Sembako, yang juga sumber bantuannya dari Kemensos.

Ada pun bansos dari Pemprov Jabar, bantuan yang baru turun hanya untuk 10.423 KPM dan baru tersalurkan 1.000 di antaranya. Bansos yang dimaksud senilai Rp500 ribu, terdiri dari sembako Rp350 ribu dan uang tunai Rp150 ribu.

Bila dihitung, total penerima manfaat yang termasuk kelompok DTKS, belum semuanya menerima bansos seperti apa yang dijanjikan. Masih ada 5.975 KPM yang belum memperoleh atensi pemerintah, baik dari tingkat kota, provinsi, hingga pusat.

Berikutnya, yang berhak memperoleh bansos ialah kelompok non-DTKS. Jumlah penerima manfaat dalam kategori ini mencapai 245.352 KK, di mana sebagiannya termasuk warga rantau terdampak akibat COVID-19 yang sudah lama bermukim di Depok.

Mereka semua didata sejak awal April 2020 lalu dengan penetapan kriteria meliputi; keluarga miskin/rentan miskin, pekerja sektor informal/harian, individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial.

“Untuk non-DTKS ini, saat ini sudah diintervensi pada tahap pertama dari APBD Kota Depok untuk 30.000 KK,” kata Idris.

Dengan begitu, masih ada sekira 215,352 KK dalam kategori tersebut yang belum tersentuh bansos dari Pemkot Depok. Untuk masalah ini, Idris berujar pihaknya berharap bantuan dari Pemprov Jabar dan pemerintah pusat agar bisa menambal kekurangan jumlah bansos yang ada.

Bila kategori DTKS dan non-DTKS digabung, maka total ada 221.327 KK yang hingga kini nasibnya terkatung-katung antara menerima bansos atau tidak. Jumlah itu setara 68,6 persen dari total 322.320 KK yang terdata oleh Pemkot Depok.

Sembari Pemkot Depok masih menanti uluran bantuan, gejolak sudah menyeruak di kalangan akar rumput. Tak sedikit warga yang mengeluh atas tak meratanya distribusi bansos.

Dari keterangan yang dihimpun oleh IDN Times, sedikitnya ada 3 kecamatan yang belum tersentuh bansos. Salah satunya seperti yang digaungkan oleh Udin, Ketua RT 3/19 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, yang mengeluhkan tak satu pun bansos mengalir di lingkungannya.

Dari 260 KK yang ia ajukan ke Dinas Sosial setempat, tak satu pun warganya menerima bansos, meski lingkungannya terkenal sebagai salah satu tempat kumuh di Kota Belimbing, bahkan beberapa warga di antaranya menggantungkan hidup dari memunguti satu sampah ke sampah lain alias pemulung.

“Paraaah, bang! Bantuan yang turun dari Wali Kota sebesar Rp250 ribu yang nerima cuma 5 orang dalam 1 RW. Warga saya 1 juga ga ada yang dapat,” kata Udin.

“Buat apa kemarin kita di suruh buru-buru nyerahin data,” dia menimpali lagi.

Kekecewaannya kian menjadi-jadi, setelah mendapat laporan dari sejawatnya di RT tetangga yang bilang distribusi bansos, justru mengalir ke kategori keluarga mampu.

“Dari mana dia (Pemkot Depok) ngambil datanya ya? Mereka asal nurunin aja,” keluh Udin