Jakarta, IDN Times - Sebanyak 226 sekolah di Jakarta dijadwalkan mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap kedua. Rencananya uji coba itu dimulai pada Rabu (9/6/2021).
Kasubag Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taga Radja Gah merinci sebanyak 83 dari 226 sekolah yang ikut uji coba tahap dua telah diuji coba di tahap pertama dan 143 lainnya baru yang dinyatakan lulus seleksi uji coba untuk tahap kedua.
Taga menjelaskan,143 sekolah yang dinyatakan lulus seleksi uji coba dari 300 sekolah yang mendaftar itu terdiri dari berbagai jenjang pendidikan dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Namun, ia belum merinci daftar sekolahnya.
"Untuk 143 itu rinciannya SD 76 sekolah, MI satu sekolah, SMP 14 sekolah, MTS 3 sekolah, SMA 11 sekolah, MA 1 sekolah, SMK 33 sekolah, LKP 4 sekolah, totalnya 143," ucap Taga.
Dia mengatakan, secara teknis pelaksanaan uji coba tahap kedua akan sama dengan tahap pertama. Teknisnya antara lain seperti maksimal 50 persen dari kapasitas kelas.
"Kemudian hanya 3-4 jam (pelajaran), pendekatannya 'blended learning', separuh tatap muka separuh di rumah," ujar Taga.
Uji coba tatap muka itu dilaksanakan selama tiga pekan pada 9-26 Juni 2021. Setelah diuji coba, bahan evaluasi akan dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan sekolah tatap muka di DKI Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta agar belajar tatap muka di sekolah hanya berlangsung dua jam dalam sehari. Hal itu guna mengurangi penyebaran COVID-19 yang bisa saja terjadi pada anak didik.
“Tatap muka dilakukan secara terbatas. Pertama, hanya boleh maksimal 25 persen dari total murid. Gak boleh lebih dari dua hari (dalam) seminggu. Setiap hari maksimal hanya dua jam,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/6/2021).
Kendati begitu, keputusan tetap di orang tua apakah akan mengirim anaknya ke sekolah atau tidak. Budi juga menyampaikan bahwa semua guru sudah harus divaksinasi sebelum belajar tatap muka dimulai.
“Jadi mohon kepada kepala daerah, karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” jelas Budi.