3 Kartu Sakti Baru Jokowi, Efektif atau Menambah Beban APBN?

Berbeda dengan ICW, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menilai bahwa kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Jokowi efektif dan spesifik. Menurut Karding, prinsipnya saat ini adalah kartu tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dan prinsip sekarang ini yang penting dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti, sebagai tanda bahwa negara memperhatikannya," kata Karding saat dihubungi IDN Times, Rabu (27/2).

Masih kata Karding, melalui kartu-kartu sakti Jokowi itu, negara bisa mencairkan dan memberikan bantuan dana bagi masyarakat kecil.

"Negara dengan kartu ini bisa mencairkan anggaran untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan, baik pendidikan, kesehatan, kerja, kemudian kuliah, dan sebagainya," lanjut dia.

Lalu, kenapa tidak dijadikan satu kartu tetapi bermanfaat banyak? Menjawab hal itu, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengatakan, sistem di Indonesia masih belum menyatu. Sehingga, jika dijadikan satu kartu, akan rentan penyelewengan.

"Ya kompleksitasnya kan berbeda. Sistem kita belum nyatu. Single unit identitas itu belum menyatu, jadi bahaya, akhirnya nanti penyelewengan," kata Erick di Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2).

Sementara, Karding menyampaikan bahwa ke depannya memang harus ada solusi bagaimana kartu-kartu tersebut bisa dijadikan satu.

"Nanti harus dirumuskan bagaimana cara menyatukan sebagai satu kartu. Harus ada solusi juga secara teknologi nanti ke depan. Tapi hari ini menurut saya, masih sangat penting dan efektif beberapa kartu," ungkap Karding.

Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai, 3 kartu baru yang diperkenalkan oleh Jokowi itu akan efektif. Alasannya, karena Jokowi mengeluarkan 3 kartu tersebut saat masa kampanye.

"Satu kartu untuk kebutuhan emak-emak agar dapat sembako murah. Dua kartu untuk kebutuhan kaum millennial, kartu kuliah dan pra-kerja," jelas Ujang kepada IDN Times, Rabu (28/2).

"Kita tahu bahwa pemilih milennial jumlahnya 50 persen lebih. Jika kartu tersebut tepat sasaran dan dinikmati emak-emak dan kaum millennial, maka Jokowi juga akan mendapat keuntungan elektoral," tambahnya.

Meski begitu, Ia menganggap bahwa 8 kartu memang terlalu banyak. Tapi, Jokowi nantinya harus bisa memaksimalkan fungsi dan kegunaannya saja.

"Lebih baik banyak daripada tidak ada kartu sama sekali. Ke depan memang harus dibuat model satu kartu yang multifungsi. Agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya," terang dia.

Berbeda dengan TKN, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Vasco Ruseimy, mengungkapkan bahwa program-program dalam kartu sakti hanya menjadi iming-iming saat masa kampanye saja. Menurutnya, beberapa program kartu sakti dinilai belum optimal.

"Seharusnya Jokowi perbaiki dulu tata kelolanya yang diklaim sudah berjalan, jangan mengiming-imingi lagi rakyat dengan program baru di saat masa kampanye, yang akan memboroskan anggaran akibat tidak optimalnya pengelolaan dan tidak tepatnya sasaran tujuan penerima manfaat tersebut," kata Vasco saat dihubungi IDN Times, Rabu (27/2).

Terkait wacana 3 kartu sakti baru Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa nanti akan menggunakan dana APBN. Sri juga menegaskan bahwa adanya tambahan 3 kartu itu tak membuat anggaran negara meledak.

"Jadi menurut saya, ini adalah satu langkah yang bagus. Dari sisi dampak ke anggaran, mungkin tidak akan menyebabkan ledakan, tetapi sesuatu yang lebih akuntabel karena dana-dana yang mungkin selama ini terfragmentasi, bisa lebih terkonsolidasi dengan baik," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/2).