Jakarta, IDN Times - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menegaskan pasien BPJS Kesehatan tetap dilayani, meskipun ada penghentian sementara kerja sama antara tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan menghentikan sementara kerja sama dengan tiga RSUD Jakarta karena masalah akreditasi. Lantas, bagaimana kelanjutan pelayanan pada pasien BPJS di Jakarta?
Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Ibu Kota tetap dilayani, meski kerja sama tersebut sudah dihentikan sementara.
"Itu pasien UGD gak ditolak, tetap (dilayani), mau BPJS atau gak," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any di Jakarta, Senin (7/1).
Begitu juga rawat jalan yang sudah dirujuk, juga tetap dilayani dan tidak dihentikan.
"Kalau rawat inap sehabis rawat jalan yang sudah dirujuk ke situ (tiga RSUD), kalau mau rawat inap atau operasi, kita rujuk ke RS lain," kata Khafifah, seperti dilansir kantor berita Antara.
Khafifah menjelaskan dua RSUD, yakni RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama, sebelum Desember 2018 sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tapi tertunda akibat kendala akreditasi.
Kemudian, Dinkes DKI mengeluarkan surat pernyataan akan melakukan akreditasi pada 2019, sehingga dikeluarkan surat rekomendasi susulan dari Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan dua RSUD tersebut aman. Kendati, RSUD Cipayung masih menunggu hingga kredensial selesai.
Khafifah sebelumnya mengatakan RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama tinggal menunggu tanda tangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang rencananya ditindaklanjuti pada Senin kemarin (7/1). Beda halnya dengan RSUD Cipayung yang masih kredensial.
Penghentian kerja sama tersebut dijamin Dinkes DKI tidak akan mengganggu pelayanan peserta BPJS Kesehatan. Hanya saja untuk rawat inap nantinya akan dirujuk ke rumah sakit lain bila penandatanganan kerjasama masih belum dilakukan.
Penghentian kerja sama sementara antara BPJS Kesehatan dengan tiga RSUD di Jakarta, dinilai akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan.
"Di awal 2019 ada berita rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS Kesehatan karena kontraknya tidak diperpanjang, pertama membuktikan bahwa tidak ada koordinasi maksimal antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan BPJS Kesehatan," kata Sekretaris Jenderal Jamkes Watch Sabda Pranawa Djati di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, menurut Sabda, akibat adanya surat dari Kemenkes pada 31 Desember 2018 terkait pelayanan rumah sakit, yang kemudian direspons BPJS Kesehatan, dan mengirim surat ke Kemenkes pada 3 Januari 2019 untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama sesuai regulasi.
Namun, pada 4 Januari 2019, rumah sakit yang belum terakreditasi tetap direkomendasikan diperpanjang kontraknya dan dapat melayani peserta BPJS Kesehatan. Hal itu, kata dia, seolah memperlihatkan kurangnya koordinasi berbagai pihak yang terlibat.
"Seharusnya kasus ini tidak perlu terjadi kalau Kemenkes dan BPJS Kesehatan sebelumnya melakukan rapat koordinasi yang efektif," kata dia.