Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera terus menggulirkan wacana kontroversial yang membuat publik geleng kepala. Bukan tanpa sebab, wacana yang dilontarkan sejumlah kader PKS dinilai ngawur lantaran banyak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
Namun, PKS memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menggulirkan wacana tersebut, memiliki manfaat dan keuntungan bagi masyarakat luas.
Lalu, apa saja ya kontroversi yang pernah digulirkan oleh PKS?
PKS pernah menggulirkan wacana terkait penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Wacana tersebut adalah janji PKS jika mereka lolos pada Pemilu 2019 lalu.
Melalui kebijakan tersebut, PKS ingin memberikan keadilan bagi masyarakat kecil. PKS ingin mengurangi beban hidup mereka dengan menghapus kewajiban membayar pajak, maupun biaya pembuatan SIM.
Penghapusan pajak sepeda motor yang dimaksud berlaku pada pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor bermesin kecil.
Sementara itu, untuk wacana pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS akan menerapkannya untuk SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.
Kader PKS di sejumlah daerah pernah menggulirkan wacana untuk memberikan kenaikan insentif bagi guru ngaji di daerah mereka. Partai dengan slogan berkhidmat untuk rakyat tersebut, sudah menyiapkan strategi khusus dalam membantu kesejahteraan para guru ngaji.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang Isa Anshori mengaku prihatin. Isa bertekad memperjuangkan kenaikan insentif bagi para guru ngaji. Sebab, mereka menjadi contoh nyata dari para pejuang agama.
”Saya sangat prihatin dengan kecilnya intensif guru ngaji, hal itu tidak sebanding dengan peran mereka yang cukup nyata di tengah-tengah masyarakat,” kata Isa Anshori dikutip dari website PKS Kota Malang.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Rafli memberikan usulan kepada pemerintahan untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor. Usulan tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi VI denganMenteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Menurutnya, tanaman ganja memiliki potensi ekspor yang sangat besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur untuk ditanami ganja.
"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” kata politikus PKS asal Aceh tersebut, Kamis (30/1).