4 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 yang Kena OTT KPK

14 Des 2025, 06:00 WIB

Aryodamar

antarafoto-kpk-tahan-bupati-kolaka-timur-1754998935.jpg

KPK tetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis tersangka usai kena OTT (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Intinya sih...

OTT KPK menimpa 4 kepala daerah hasil Pilkada 2024
Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, dan Bupati Ponorogo juga terjaring OTT
Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah, menerima suap Rp5,75 miliar

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung tengah, Ardito Wijaya. Ini adalah OTT kedelapan KPK sepanjang 2025.

Ardito merupakan Bupati hasil PIlkada 2024. Dia berpasangan dengan I Komang Koheri meraup 369.974 suara masyarakat Lampung Tengah. Politikus Partai Golkar itu dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025. Artinya, Ardito baru menjabat sekitar 10 bulan sebelum kena OTT KPK.

Namun, Ardito bukan satu-satunya kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang kena OTT KPK pada 2025. Ada empat kepala daerah hasil PIlkada 2024 yang kena OTT KPK kurang dari setahun menjabat.

Siapa saja?

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, merupakan kepala daerah pertama hasil PIlkada 2024 yang kena OTT KPK pada 2025. Dia terjaring operasi senyap pada 7 Agustus 2025.

OTT ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Usai OTT tersebut, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis; Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PKK proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.

2. Gubernur Riau, Abdul Wahid

Gubernur Riau Abdul Wahid mengenakan rompi oranye ketika dibawa ke rutan Gedung ACLC KPK (IDN Times/Santi Dewi)

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjadi sosok hasil Pilkada 2024 kedua yang kena OTT KPK. Dia tertangkap tangan pada 3 November 2025 terkait proyek di Dinas PUPR PKPP Riau.

Ada 10 orang yang ditangkap, namun baru tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Abdul Wahid, Kepala DInas PUPR PKPP Riau M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko

KPK menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Minggu (9/11/2025) dini hari. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjadi kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat OTT KPK 2025, tepatnya pada 9 November 2025. Dia ditangkap terkait tiga perkara korupsi yakni suap proyek RSUD, gratifikasi, dan suap pengurusan jabatan.

Selain Sugiri, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Sekda Ponorogo Agus Pramono Direktur RSUD Dr. Harjono, Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku pihak swasta.

4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat tersangka kasus korupsi saat konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (11/12/2025). (IDN Times/Aryodamar).

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, menjadi yang terakhir ketika artikel ini dimuat. Dia menerima suap berupa fee senilai total Rp5,75 miliar karena telah mengatur pemenang lelang proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Uang itu dipakainya untuk sejumlah keperluan, antara lain untuk biaya operasional pribadi serta melunasi utang pinjaman bank untuk kampanye.

Total, ada lima tersangka dalam perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya ini. Mereka adalah Ardito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra selaku Anggota DPRD Lampung Tengah, Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito, Anton Wibowo selaku Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, serta Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta dari PT Elakaka Mandiri.