Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat diwawancarai di Balai Kota Bogor, Jumat (2/5/2025). (Linna Susanti/IDN Times).
Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat diwawancarai di Balai Kota Bogor, Jumat (2/5/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Intinya sih...

  • Wali Kota Bogor angkat bicara terkait larangan perpisahan sekolah di Provinsi Jawa Barat
  • Larangan muncul setelah laporan keberatan biaya perpisahan, namun Menteri Pendidikan tidak mempermasalahkan asal tidak memberatkan
  • Dedie menyarankan subsidi silang antar orang tua murid agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa ikut serta tanpa terbebani
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Wali Kota Bogor Dedie Rachim angkat bicara terkait polemik larangan perpisahan sekolah di Provinsi Jawa Barat. Dedie menilai masalah ini harus disikapi dengan bijak.

Larangan itu muncul setelah Gubernur Jawa Barat mendapat laporan dari sejumlah orang tua siswa yang merasa keberatan membayar biaya perpisahan sekolah. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti tak mempermasalahkan acara perpisahan digelar, asal tidak memberatkan siswa dan orang tua.

Dedie menilai, kegiatan perpisahan sekolah seharusnya tidak bersifat wajib, terutama buat siswa dari keluarga kurang mampu.

"Jadi begini, kalau kami kan anak buah ya. Tentu kami rujukannya kepada pimpinan-pimpinan. Tapi kalau boleh sedikit berpendapat, mungkin perpisahan tidak perlu dipaksanakan bagi yang tidak punya kecukupan ekonomi ya," ujar Dedi saat diwawancarai di Balai Kota Bogor, Jumat (2/4/2025).

1. Mengajak bijak menyikapi instruksi pimpinan

ilustrasi kelulusan wisuda (pexel.com/Pixabay)

Sebagai kepala daerah, Dedie menyatakan tetap merujuk kepada arahan pimpinan seperti gubernur atau menteri. Namun, ia juga mengingatkan agar kebijakan dilihat dari sisi keberatan yang muncul di masyarakat. 

"Pak gubernur juga mungkin tidak akan menyampaikan statement melarang kalau yang keberatannya sedikit. Tapi kan keberatannya banyak. Artinya apa? Jangan sampai saling memberatkanlah dan kalau memungkinkan tidak ada juga pemaksaan," kata Dedie Rachim.

2. Subsidisi silang bisa jadi solusi

Ilustrasi Uang Rupiah (Unsplash/Mufid Majnun)

Ia menyarankan adanya subsidi silang antarorang tua murid agar siswa dari keluarga yang kurang mampu tetap bisa ikut serta tanpa merasa terbebani. 

"Kalau memang kebersamaan, ya saling ini dong, subsidi silang, jadi tidak terjadi polemik," ujarnya. 

3. Ikut kebijakan gubernur dan menteri

PINTEREST

Dedi mencoba melihat polemik larangan perpisahan sekolah itu secara bijak. Ia berharap, kebijakan yang diambil bisa menyenangkan seluruh pihak.

"Ya  kan di Republik Indonesia ada Presiden, ada menteri, ada gubernur ya kan. Kita coba, kita melihatnya secara bijak. Kan saya mencoba intisari dari masalahnya, ada keberatan ya. Kalau yang memang ada uangnya, mau melaksanakan masa enggak boleh, cobalah secara bijak dilakukan, tapi tidak membuat sakit hati yang lain," kata Dedi.

4. Mendukung sosialisasi dan penyesuaian oleh Dinas Pendidikan

ilustrasi siswa sekolah dasar (pexels.com/Muhaimin Abdul Aziz)

Ia memastikan Dinas Pendidikan di Kota Bogor terus menyosialisasikan pendekatan bijak terkait larangan perpisahan. Dedie berharap semua pihak dapat lebih dewasa dalam menyikapi isu ini, tanpa saling menyalahkan dan tetap mengedepankan semangat kebersamaan.

"Sejauh ini sudah selalu kita turunkan. Ya cobalah kita mencoba lebih bijaksana dan dewasa," jelas Dedie.

Editorial Team