5 Fakta Kasus Pernikahan Anak SMP di Lombok Tengah

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan, saat perkawinan anak sudah terjadi, aparat desa seperti kepala desa dan kepala dusun setempat telah berupaya mencegah dan melarang dilakukannya prosesi Nyongkolan. Namun, kedua orangtua mempelai keukeuh melakukan prosesi tersebut. 

“Sudah, makanya tadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, untuk kemudian mencegah terjadinya perkawinan anak ini. Bahkan, setelah adanya perkawinan anak, dari aparat desa sudah melarang untuk tidak melakukan Nyongkolan,” ujar Joko. 

Upaya pernikahan anak SMP ini telah coba dicegah dua kali oleh aparat desa pada April lalu. Namun pasangan tersebut sempat kembali melakukan kawin lari seminggu setelahnya, meski akhirnya dapat dilerai. 

“April itu sudah ada upaya pernikahan, tetapi saat itu dipisahkan. Kemudian selang satu minggu setelahnya lagi ada upaya pernikahan lagi. Sampai terakhir di bulan Mei ini ada pernikahan,” kata Joko. 

“Dua kali itu sudah dicegah oleh aparat desa tetapi untuk ketiga kalinya ngotot tak bisa dicegah lagi. Kedua desa sudah berusaha mencegah,” tambah dia.

LPA Kota Mataram resmi melaporkan kasus pernikahan anak ini ke Polres Lombok Tengah pada Sabtu (24/5/2025). Ia menegaskan, kasus seperti ini harus menjadi peringatan bahwa perkawinan anak merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman sampai 9 tahun penjara. 

Joko mengatakan, laporan yang diajukan meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah dua anak tersebut, termasuk kedua orangtua dan penghulu yang menikahkan mereka. 

"Sehingga yang kita soroti adalah orangtua. Ada upaya yang dilakukan oleh Kades, Kadus, Bhabinkamtibmas, Babinsa untuk mencegah terjadinya perkawinan anak ini. Tetapi akhirnya, mereka (orangtua) tetap ngotot melakukan perkawinan anak,” kata Joko. 

Joko menjelaskan, LPA Kota Mataram melaporkan kasus ini ke Polres Lombok karena adanya kekhawatiran dampaknya terhadap stabilitas sosial. Selain itu viralnya video pernikahan anak di Lombok Tengah dikhawatirkan bisa memengaruhi anak-anak di wilayah lain di NTB. 

Ia berharap laporan ini bisa menjadi pelajaran supaya kejadian serupa tidak terjadi di daerah lain. Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram menyebut bahwa kasus serupa pernah terjadi di wilayah Lombok Barat dan kini tengah disidangkan di pengadilan, dengan kedua mempelai laki-laki serta perempuan sebagai terdakwa. 

Joko menekankan pentingnya pemulihan bagi kedua anak yang telah menikah, melalui pembinaan yang melibatkan lembaga layanan terkait. Ia juga menyarankan agar kedua anak tersebut menjalani proses rehabilitasi.

“Tapi saya usulkan kalau memang anaknya diamankan untuk dilakukan rehabilitasi kepada keduanya. Pelaporan ini bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa  perkawinan anak ini ada pasalnya. Itu perbuatan yang dilarang UU TPKS,” kata dia.