5 Sentilan Megawati ke Pemerintahan Jokowi di Rakernas V PDIP

Megawati mengritisi kabinet gemuk yang akan dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029. Khususnya terkait jumlah menteri era Prabowo yang disebut-sebut mencapai 40 kementerian.

Megawati mengaku geleng-geleng dengan perebutan jabatan menteri.

"Jabatan menteri pun yang ibu dengar nih, woaaah... sudah pada rebutan deh," ujar Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Megawati membandingkan dengan Kabinet Gotong Royong saat dirinya menjadi Presiden RI, hanya berjumlah 33 menteri.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet. Kabinet yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," kata dia.

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara mbayare? Ayo mikir, mikir lho, jangan enak-enakan tidur," imbuh Megawati.

Dalam pidato pembukaan Rakernas V PDIP, Megawati juga mengkritisi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sudah 'diobok-obok'. Mega menceritakan dialah yang mendirikan MK, saat ia menjadi Presiden RI.

Mulanya, Megawati menyoroti terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang dianggapnya berjalan abu-abu.

"Lho kok sekarang pemilunya langsung, tapi kok jadi abu-abu gitu sudah direkayasa," ujarnya.

Megawati mengatakan, civil society, cendekiawan, seniman hingga ahli hukum menyebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejaran pemilu di Indonesia.

"KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya gak ada suara. Jadi kan saya mikir masa saya gak boleh bersuara, saya boleh dong bersuara, katanya kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi," ujar dia.

Bahkan, Megawati mengatakan, semangat reformasi sudah hilang dalam sekejap.

"Dulu reformasi menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi sebagai musuh bersama dan oleh sebab itu lahirlah KPK, itu juga saya yang buat, heran lho barang yang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung MK yang berdiri pada eranya ketika menjadi Presiden RI.

"Makanya aduh MK juga sama, kenapa bisa diintervensi oleh kekuasaan? Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hati nurani, hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat," tegas Mega.

Dia juga mengkritisi proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK). Menurutnya, ada prosedur yang tidak sesuai.

"Lah bayangkan dong pakai revisi Undang-Undang MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar," ujar dia.

Megawati mengatakan, pengesahan RUU MK dilakukan pada masa DPR RI reses. Megawati mengaku menanyakan langsung kepada Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto.

Tak hanya itu, Megawati juga menanyakan langsung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang ketika itu sedang berada di Meksiko.

"Enak amat ya?" kata dia.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang melarang produk jurnalistik investigasi. Ia menyayangkan adanya media tetapi jurnalistik investigasi dilarang.

"Lho, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, hei, kamu tuh ada Dewan Pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik, lah kok gak boleh ya investigasinya. Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah lho," ucap Megawati.

Megawati mengatakan, apabila larangan itu disahkan, tak perlu ada pers di Indonesia.

"Lho, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, hei, kamu tuh ada Dewan Pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik, lah kok gak boleh ya investigasinya," ujar dia.

Megawati mengatakan, kehadiran pers menjadi penyeimbang pemerintah. Sebab, pers menyajikan berita yang turun langsung ke masyarakat.

"Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah lho," kata dia.

Selain itu, Megawati juga menyoroti tingginya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang baru-baru ini menjadi sorotan. Menurutnya, negara harus hadir dalam membantu mahasiswa kurang mampu.

"Urusan pendidikan sekarang saya aja lihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan, anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi," ujar dia.

Karena itu, Megawati minta seluruh kader PDIP bergerak membantu menghadirkan pendidikan murah. Sehingga, masyarakat yang tidak mampu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Masak gak terbakar ya (semangat)? Kalau ngomong kayak gini, ini kayaknya hanya 'halah ibu ngomong begitu doang', gak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah SWT, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat," kata dia.

Megawati menegaskan, PDIP harus menjadi pelopor untuk menjadi masyarakat. "Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai."

Selain itu, Megawati juga mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang impor bahan pangan secara berlebihan. Menurutnya, Indonesia bisa memproduksi sendiri bahan pangan yang diimpor tersebut.

"Ketika impor pangan dilakukan, pertanyaan besarnya apakah sebenarnya masih perlu impor? Kalau mau ini, dia kalau mau sebenarnya gak perlu impor. Bahannya kita potensinya luar biasa. Tetapi memang sengaja harus ada impor pangan. Kenapa hayo?" ujar dia, saat penutupan Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.

Megawati mengaku pernah menjadi anggota Komisi IV DPR RI yang berkaitan tentang pangan, sehingga dia mengetahui cara kerja mengenai permainan impor.

"Saya tahu permainan untuk impor itu. Kalau saya mau ikut, saya sudah tambah kaya. Tapi tidak, saya tidak pernah ikut di dalam permainan tersebut," kata dia.

Meski demikian, Megawati mengaku, tak alergi terhadap produk impor. Namun, dia berpesan apabila barang yang bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak impor.

"Sebenarnya kan ada jalannya. Ketika saya jadi presiden saya mengatakan, oke saya bukan alergi impor tapi hitung dulu, yang namanya beras kita, adalah setelah panen raya, itu berarti jelas, cukup atau tidak. Tapi kalau dilihat sekarang, gak. Selalu dibuat sedemikian rupa, sepertinya selalu kekurangan," ucap dia.

Megawati mengaku, apabila dirinya ikut terlibat dalam permainan impor, bisa bertambah mobil mewahnya. "Mungkin Mercy saya udah berapa deh, waduh gila, kok yang namanya urusan impor itu," ujar dia.