5 Petunjuk Jet Pribadi yang Dipakai Brigjen Hendra ke Rumah Brigadir J

Sementara, menurut informasi dari pengamat penerbangan, Alvin Lie, jet pribadi dengan nomor T-7-JAB teregistrasi di San Marino. Area tersebut merupakan negara kecil di dekat Italia yang tak memiliki bandara. 

"Tapi, memang banyak pesawat-pesawat yang teregistrasi di sana," ujar Alvin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Sabtu, 24 September 2022 lalu. 

Ia menambahkan, T7 juga menunjukkan bahwa pesawat tersebut hanya berada di Indonesia sementara waktu. Sebab, kode registrasi pesawat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia, menggunakan kode PK. 

Berdasarkan data dari FlightRadar24 pula diketahui bahwa jet pribadi itu tercatat atas milik pribadi. Alvin juga memperkirakan per jam tarif untuk menggunakan jet pribadi tersebut sekitar 30 ribu dolar Amerika Serikat. 

"Saya hitung-hitung sekali bolak-balik Jakarta-Jambi itu menghabiskan biaya sekitar Rp1 miliar. Karena ini bukan pesawat jet pribadi yang kecil karena bisa membawa penumpang 8 orang dan flight attendant-nya satu," kata dia. 

Pernyataan Alvin itu sesuai dengan data manifes yang berhasil diperoleh IDN Times. Di dalam manifes, Brigjen Hendra menuju ke Jambi pada 11 Juli 2022 didampingi tujuh orang lainnya. Mereka adalah Rifaizal Samual, Susanto Haris, Sigid Mukti Hanggono, I Putu Edy Ghita, Mika Meisalim, Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Fernanda Riko Pratama Saputra. 

Informasi lainnya yang diungkap ke publik oleh Indonesia Police Watch (IPW), yakni bahwa jet pribadi tersebut kerap dipakai oleh Bos PT MMS Group Indonesia, Andrew Hidayat. Bila melihat rekam jejaknya, Andrew pernah menjadi terpidana kasus korupsi pada 2015 lalu.

Ia terbukti telah menyuap anggota DPR dari PDI Perjuangan, Andriansyah, lebih dari Rp1 miliar. Andriansyah dicokok oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sanur, Bali ketika akan mengikuti kongres ke-IV PDIP. Andrew menyuap Andriansyah terkait pengusahaan izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 

Selain menyebut nama Andrew, Presiden Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, juga menyebut pihak lain yang menggunakan jet pribadi itu adalah Yoga Susilo. Ia adalah Direktur Utama PT Pakarti Putra Sang  Fajar. Andrew dan Yoga menggunakan jet pribadi dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali. 

Nama Yoga sempat tertulis di dalam diagram konsorsium judi daring 303. Yoga dan Andrew disebut IPW juga memiliki hotel Pullman Bali. Di dalam konsorsium yang sempat menghebohkan publik itu, tertulis bahwa pihak yang melindungi praktik judi daring adalah sang kaisar yakni Ferdy Sambo. 

"Karenanya timsus yang dibentuk Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo dengan dana judi online milik Konsorsium 303," ujar Sugeng di dalam keterangan tertulis. 

Sementara, menurut Alvin, jet pribadi itu disewa selama setahun oleh pihak tertentu. Lalu, fasilitas jet pribadi itu dipinjamkan ke polisi. 

Ia menjelaskan, ada dua golongan invidu orang yang menggunakan jet pribadi. "Pertama, karena ingin menjaga privacy, maka ia tak mau bercampur dengan yang lain. Kedua, orang yang memiliki kepentingan mendesak yang tak mungkin mengandalkan penerbangan reguler. Mungkin jadwalnya gak cocok, sementara waktunya mendesak. Seperti misalnya orang sakit, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu, tak ada pesawat yang menerbangi rute tersebut," kata Alvin. 

Di sisi lain, bila ada jadwal penerbangan yang sesuai dan tidak mendesak, maka tak ada alasan bagi individu untuk menggunakan jet pribadi. 

"Private jet itu sangat expensive biayanya. Maka, saya tanyakan motivasinya naik jet pribadi apa? Apa supaya tidak menyatu dengan penumpang umum atau ada kepentingan yang mendesak sehingga tidak bisa mengandalkan layanan pesawat berjadwal," kata dia. 

Ia memastikan, pesawat jet pribadi disewa menggunakan nama perusahaan tertentu. Pemilik perusahaan itulah yang membayar biaya sewanya selama berada di Indonesia sementara waktu. Sebagai pihak penyewa, maka mereka dapat meminta agar identitasnya tidak disembunyikan. 

"Pada umumnya, pesawat-pesawat ini adalah milik perusahaan-perusahaan. Kalau dari penulusuran saya, pesawat T7-JAB ini kelihatannya sudah masuk Indonesia sejak September 2021, jadi satu tahun dan sudah meninggalkan Indonesia awal September ini," kata dia lagi. 

Alvin Lie yang dulu merupakan anggota Ombudsman, juga mempertanyakan bila Brigjen Hendra datang ke Jambi dengan naik jet pribadi dalam rangka tugas resmi, maka pihak Divisi Propam dapat menanyakan apakah ia ke sana sudah mengantongi surat tugas.

"Surat tugasnya ketika itu yang menerbitkan siapa dan atas pertimbangan apa? Otorisasi itu penggunaan anggarannya dari mana?" tanya Alvin. 

Karena, kata dia, perusahaan yang menyewa jet pribadi turut membutuhkan dokumen tersebut untuk arsip sebagai bentuk pertanggung jawaban. Ia pun menyarankan agar pihak Divisi Propam mengecek Brigjen Hendra apakah begitu gentingnya klarifikasi penyebab kematian Brigadir J ke keluarga, sehingga harus menumpang jet pribadi. 

"Kita cek semua jadwal penerbangan komersial mulai dari Lion, Batik Air, Citilink, Garuda jam berapa (ke Jambi). Bisa gak mereka pakai penerbangan itu? Kalau bisa, untuk apa harus naik jet pribadi?" tanya dia lagi. 

Ia kemudian menjelaskan, saat peristiwa Polri menjemput Djoko Tjandra menggunakan jet pribadi adalah sesuatu yang masuk akal. Sebab, ada kepentingan mendesak untuk bisa menjemput buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu. 

"Kan mereka butuh cepat. Di dalam pesawat jet pribadi buat kerja. Situasi seperti itu tak mungkin bercampur dengan penumpang lain," tutur dia. 

Lebih lanjut, Alvin mengatakan, di masa seperti sekarang, janggal bila ada pihak tertentu yang bersedia membantu Polri untuk meminjamkan layanan jet pribadi. Apalagi nominal fasilitas tersebut tidak murah. 

"Sekarang siapa yang mau membantu? Itu bukan duit kecil lho. Berarti, ini yang membantu kan yang punya kepentingan (ke Polri). Lalu, apakah ada permohonan bantuan secara formal institusional gak (dari Polri ke pihak yang meminjamkan layanan jet pribadi)?" tutur Alvin. 

Ia menduga, permintaan layanan jet pribadi itu atas instruksi seseorang di Polri yang kebetulan kenal dengan pemilik atau penyewa transportasi mewah tersebut. "Kan seharusnya Polri menjaga jarak dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari mereka," kata dia. 

Sementara, sidang etik Brigjen Hendra rencananya bakal digelar pada pekan ini. Setelah sebelumnya sempat ditunda tiga kali.