5 Respon Cepat Jawa Barat Tangani Masalah Kesehatan Warganya

Beberapa waktu lalu ditemukan satu bayi positif polio tipe 2 di Kabupaten Purwakarta. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Jawa Barat langsung mengadakan vaksinasi massal atau dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) dengan target capaian dari pemerintah pusat sebesar 95 persen. Tindakan cepat ini untuk mencegah penyebaran mengingat polio adalah salah satu penyakit yang cepat menular.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa imunisasi merupakan salah satu wujud upaya pembelaan negara. Sub PIN Polio ini menyasar anak usia 0-59 bulan dengan jumlah target sebanyak 4 juta balita yang dilaksanakan sebanyak dua putaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Mari sukseskan Sub PIN Polio ini agar Jabar aman terkendali tidak ada ancaman dan pandemi karena polio ini luar biasa bahaya," ujar Ridwan Kamil.

Respon gerak cepat yang dilakukan pemerintah Jawa Barat dalam menanggapi satu kasus polio di Purwakarta sangat diapresiasi oleh Kemenkes dan UNICEF. Pada putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 3-15 April kemarin, capaian vaksinasi polio telah mencapai 3,2 juta anak dari target 3,9 juta. Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi Polio Jabar, Dedi Supandi menyatakan optimisme Jabar akan menjadi provinsi pertama yang bebas polio. Hal ini juga melihat tidak adanya penambahan kasus dan target vaksinasi yang hampir selesai.

Kasus keracunan jajanan ciki ngebul atau cikbul yang menyerang Jabar beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan utama pemerintah daerah setempat. Kasus ini awalnya ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi. Dinkes Jabar pun menetapkan kasus cikbul ini sebagai darurat medis beriringan dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Kementerian Kesehatan.

Tindakan cepat yang dilakukan oleh Dinkes Jabar yaitu meneruskan surat edaran dari Kemenkes ke Dinkes kabupaten/kota terkait kewaspadaan penggunaan nitrogen dalam makanan siap saji. Selain itu, Dinkes Jabar juga menghimbau Dinkes kabupaten/kota untuk melakukan peninjauan kembali terkait izin usaha makanan yang menggunakan nitrogen cair.

Atas kejadian keracunan jajanan cikbul, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum melakukan pengecekan pabrik jajanan anak di Ciamis. Pabrik yang dikunjungi yaitu pabrik makaroni. Langkah ini sebagai antisipasi dan untuk memastikan keamanan dan kesehatan jajanan anak.

Wagub berpesan kepada orang tua agar mengawasi apa yang dimakan oleh anak dan tidak menganggap semua jajanan anak itu berbahaya seperti cikbul.

"Saya berharap masyarakat jangan menyamaratakan makanan-makanan yang sering dijajakan oleh para penjual di warung-warung dan lainnya, dengan kasus yang sekarang sedang beredar tentang cikbul itu," ungkapnya.

Pada bulan Februari lalu, Kabupaten Garut dihebohkan atas meninggalnya tujuh orang warga yang diduga terjangkit virus difteri. Pemerintah setempat akhirnya menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/KEP.91-DINKES/2023. Status KLB ini berlaku selama 10 bulan terhitung sejak Februari-November mendatang.

Ketika muncul informasi warga terjangkit difteri, Pemerintah Garut langsung mengambil langkah sigap untuk segera menangani kasus difteri ini agar tidak semakin meluas. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut berkoordinasi dengan Dinkes Jawa Barat akan melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) atau vaksinasi massal. Suntikan vaksin ini ditujukan untuk bayi usia 2 bulan hingga remaja usia 15 tahun.

Pada tahap awal, vaksinasi hanya dilakukan di Kecamatan Pangatikan, Garut yang sudah positif terjadi wabah difteri. Sedangkan untuk wilayah lainnya yang masih suspek diberikan Anti Difteri Serum (ADS) dan tracing kontak sebagai langkah awal penanganan. Kegiatan ini pun dipantau langsung oleh Atalia Praratya Ridwan selaku Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat.

"Ketika saya mendengar kolaborasi ini, sungguh luar biasa antara Dinkes Jabar dan Dinkes Garut bersama dengan stakeholders langsung bergerak cepat ketika kasus ini (difteri) muncul," tutur Atalia.

Atalia menyampaikan rasa bangganya atas sikap tanggap dan kerjasama yang baik antar seluruh tatanan pemerintahan dalam menanggapi wabah difteri ini. "Hari ini saya bersyukur, karena menunjukkan kolaborasi kompak kita semua. Karena semua ikut membantu, membentuk kolaborasi terbaik yang bisa kita berikan untuk kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Kasus gagal tumbuh atau stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu di angka 24 persen. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak menjadikan Jawa Barat sebagai tolok ukur dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Selain itu, jumlah kelahiran di Jabar cukup tinggi yakni mencapai 880 ribu per tahun dari 4,8 juta skala nasional.

Program-program yang dicanangkan untuk menangani stunting pun sangat baik sehingga hal ini dijadikan sebagai role model untuk wilayah lainnya. Harapannya jika penanganan stunting di Jabar berhasil, tentu akan berdampak besar bagi skala nasional yang diharapkan akan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan meluncurkan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Melalui acara Festival Makan Ikan yang digelar beberapa waktu lalu, Atalia Praratya selaku ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) menyatakan bahwa konsumsi ikan di Jabar pada tahun 2022 masih 37 kilogram/kapita/tahun, di bawah rata-rata nasional yaitu 56 kilogram/kapita/tahun.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menuturkan bahwa makan ikan sebagai salah satu pencegahan stunting. "Stunting itu kebanyakan karena kurang protein, jadi pas, stunting dengan Gemarikan," jelasnya.

Atas keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting yang cukup signifikan, Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan dari BKKBN Pusat. Diketahui jumlah kasus stunting di Jabar menurun dari 24,5 persen (tahun 2021) menjadi 20,2 persen (tahun 2022). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan bahwa Jabar menargetkan angka stunting di tahun 2023 menjadi 19,2 persen.

Upaya pemerintah Jawa Barat dalam menangani pandemi COVID-19 memang tak perlu diragukan. Terbukti atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari setiap pihak, Jabar berhasil menekan angka penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan melalui kegiatan 3T (Testing, Tracing, Treatment).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil menyebutkan ada lima hal yang menjadi prinsip Jabar dalam menangani pandemi COVID-19. Lima hal tersebut adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Selain itu, Jabar juga memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti tempat tidur pasien dan jumlah vaksin.

Status vaksinasi Jabar hampir mencapai 100 persen baik dosis pertama maupun kedua. Jabar juga akan terus menggencarkan vaksinasi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi pada vaksinasi lansia adalah kurangnya literasi terkait vaksin COVID-19 sehingga banyak dari mereka yang belum divaksin karena masih termakan hoaks.

Sementara itu, vaksinasi untuk penyandang disabilitas sudah melebihi target yakni mencapai 101 persen. Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia mengatakan bahwa vaksinasi disabilitas ini merupakan tantangan besar mengingat kondisi disabilitas yang lebih rentan. Namun, dengan gencaran vaksinasi yang sudah melebihi target membuktikan keberhasilan Jawa Barat dalam menangani COVID-19 secara merata.

Sikap tanggap Jabar lainnya dalam menangani kasus COVID-19 yaitu meluncurkan aplikasi PIKOBAR atau Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat yang dirilis pada 20 Maret 2020. Aplikasi ini menyediakan informasi terbaru yang transparan seputar perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Selain itu ada pula layanan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) yang merupakan kolaborasi antara Dinkes Jabar dengan Center of Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

Dengan memprioritaskan kesejahteraan warganya melalui pelayanan kesehatan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Jabar Juara. Semoga aksi cepat dan tanggap di atas dapat ditiru oleh pemerintah provinsi lainnya untuk menciptakan status kesehatan nasional yang lebih baik.