55 Persen Jemaah Haji Perempuan, Pemerintah Ambil Langkah Khusus

30 Mei 2025, 14:46 WIB

Lia Hutasoit

Suasana Jabal Rahmah jelang Wukuf di Arafah, Sabtu (15/6/2024). (IDN Times/Faiz Nashrillah)

Intinya sih...

Menteri Agama: 55% jemaah haji perempuan, butuh perlindungan khusus
Menteri PPPA Arifah Fauzi jadi Amiratul Hajj, tugasnya memantau layanan dan perlindungan perempuan
Kementerian PPPA bersinergi dengan Kementerian Agama dan otoritas Arab Saudi untuk penuhi kebutuhan perempuan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Upaya untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak jemaah perempuan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi mulai dilakukan Pemerintah. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan hingga 29 Mei 2025, tercatat sebanyak 482 kloter jemaah haji reguler telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari total 180.734 jemaah yang sudah tiba, sebanyak 105.085 atau 55 persen di antaranya adalah perempuan.

"Dominasi jumlah jemaah perempuan dalam penyelenggaraan haji menjadi alasan kuat pentingnya perlindungan dan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka," kata dia, dalam keterangan resmi, Jumat (30/5/2025).

1. Cerminan pemenuhan hak beribadah yang setara

Menag Nasaruddin Umar siap membangun komunikasi ke Saudi terkait belum terbitnya visa haji furoda. (IDN Times/Amir Faisol)

Maka dari itu, pemerintah menunjuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menjadi Amiratul Hajj. Nasaruddin menyatakan, penunjukkan ini mencerminkan kemajuan penting dalam pemenuhan hak beribadah yang setara dan perlindungan menyeluruh bagi jemaah perempuan Indonesia.

"Amirul Hajj dan Amiratul Hajj mengemban amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan layanan terbaik selama menjalankan ibadah. Tugas ini juga mencakup diplomasi dengan otoritas Saudi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depan," kata Nasaruddin.

2. Menteri PPPA akan pantau perlindungan jemaah perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam acara Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), di kantornya, Senin (28/4/2025) (Youtube/KemenPPPA RI)

Arifah bakal memantau secara langsung pelaksanaan layanan dan perlindungan bagi jemaah perempuan mulai dari akomodasi, pendampingan, hingga penanganan dalam situasi darurat.

Kementerian PPPA akan bersinergi dengan Kementerian Agama, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh aspek kebutuhan perempuan terpenuhi secara menyeluruh.

3. Banyak perempuan naik haji dalam kondisi rentan

Ekspresi jemaah haji kloter pertama yang akhirnya tiba di Saudi pada Jumat, 2 Mei 2025. (Dok. Media Centre Haji Indonesia)

Arifah mengungkapkan, banyak jemaah perempuan yang datang untuk beribadah dalam usia tidak muda, sebagian dengan kondisi fisik rentan.

"Mereka membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang sensitif terhadap kebutuhannya. Negara harus hadir sepenuhnya, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara empati," ujarnya.