Jakarta, IDN Times - Wacana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk membentuk Tim Hukum Nasional (THN) menuai kontroversi. Pasalnya, tim tersebut dibentuk setelah banyaknya kritik pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Berikut ini, fakta-fakta Tim Hukum Nasional yang akan dibentuk Wiranto.
Usai menggelar rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (6/5) lalu, Wiranto mengatakan akan membentuk Tim Hukum Nasional. Tim tersebut bertujuan untuk meneliti ucapan, tindakan, dan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang dianggap berpotensi melanggar hukum.
"Siapa pun dia, walaupun mantan tokoh, tidak ada masalah. Saat dia melanggar hukum, akan kita tindak tegas," kata Wiranto dilansir dari Antara.
Wiranto menambahkan Tim Hukum Nasional nantinya beranggotakan para pakar hukum tata negara dan akademisi di bidang hukum dari berbagai universitas.
Menurut dia, pakar-pakar atau ahli-ahli hukum yang akan masuk dalam tim bantuan hukum itu tidak berafiliasi partai dan politik, namun dipilih berdasarkan kepakaran dan posisi sebagai ahli hukum di Indonesia.
Wiranto mengajak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD masuk dalam tim bantuan hukum yang dibentuknya untuk mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan orang atau tokoh yang melanggar hukum.
"Sudah ada (namanya), tunggu saja, di antaranya ada Profesor Romli (Romli Atmasasmita), ada Profesor Muladi, kemudian dari Unpad ada, dari UI juga ada, Anda kenal semua kok, ya. Mudah-mudahan nanti Mahfud MD juga masuk di dalamnya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/5).
Wiranto menjelaskan tim yang dibentuknya itu bukan badan hukum yang menggantikan lembaga hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tim ini akan membantu Kemenko Polhukam untuk meneliti hingga mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum.
"Ini satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu Kemenko Polhukam, untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum," jelas ia.
Wiranto mengatakan para ahli hukum akan memiliki tugas mencerna dan menilai suatu kegiatan melanggar hukum atau tidak. Tim ini dibentuk semata-mata demi ketenangan masyarakat, terlebih saat ini dalam bulan Ramadan.
"Maka perlu sekarang ahli-ahli hukum kumpul, untuk mencerna, langkah-langkah, tindakan apa yang harus dilakukan untuk pelanggar hukum yang sudah menggunakan satu instrumen baru yang tidak tercakup dalam hukum dan undang-undang," kata Wiranto.
Wiranto pun menambahkan tim dibuat agar negara tegak, Pancasila tetap diakui, Bhinneka Tunggal Ika masih terjaga, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 masih dihormati.
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut ide membentuk THN sebagai ide yang sangat usang. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menyebutnya sebagai sesuatu dari zaman lama atau zaman old.
Dia juga menilai, tim tersebut sengaja dibentuk untuk membungkam tokoh-tokoh lama yang memang senang mengungkapkan ketidaksetujuan pada pemerintah.
"Saya tegas saja, itu menurut saya cara-cara usang zaman old untuk membungkam para tokoh, gak apa-apa biar para tokoh bicara, kalau tokoh bicara kan ada Undang-Undang ITE, ada undang-undang yang berlaku di masyarakat," kata Sandiaga.