628 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judol, Kemensos Perkuat DTSEN

14 Nov 2025, 06:30 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) gelar Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). (Dok. Kemensos)

Intinya sih...

Sebanyak 628 ribu penerima bansos terlibat judi online
Sebanyak 138 ribu penerima salah sasaran, potensi penyaluran tidak tepat sasaran senilai Rp140 hingga Rp178 triliun
Kemensos dan BPS akan perkuat DTSEN untuk kebijakan bansos yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan 628 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat aktivitas judi online atau judol. Temuan ini merupakan hasil ground check atau verifikasi lapangan terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kemensos sepanjang 2025.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bansos dan subsidi tepat sasaran, setelah hasil survei menunjukkan masih banyak penerima yang tidak memenuhi kriteria penerima manfaat.

1. Sebanyak 138 ribu penerima salah sasaran

Ilustrasi penerima bansos (Dok Kemensos)

Temuan tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN yang dihadiri pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Selain kasus judi online, Kemensos juga mengalihkan lebih dari 2 juta KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, 8,2 juta peserta PBI-JK, serta 138 ribu penerima yang teridentifikasi berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam paparan tersebut juga disebutkan, 977 KPM dinyatakan lulus (graduasi) karena dinilai sudah mampu secara ekonomi, sementara 548 KPM mengundurkan diri secara sukarela.

Hasil evaluasi Kemensos menunjukkan bahwa dari total anggaran bansos dan subsidi tahun 2023 yang mencapai Rp379 triliun, terdapat potensi penyaluran tidak tepat sasaran senilai Rp140 hingga Rp178 triliun.

2. Kemensos dan BPS akan perkuat DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) gelar Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). (Dok. Kemensos)

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai dasar kebijakan agar bansos lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan penguatan integrasi DTSEN tidak hanya menjadi urusan pusat, tetapi harus dibangun hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.

“Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi, dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota,” ujar Amalia.

3. DTSEN terus dimutakhirkan

PosIND tahun ini kembali dipercaya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos). (dok. PT Pos Indonesia)

Amalia menyebut, kolaborasi lintas instansi ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk memastikan tersedianya satu data sosial ekonomi nasional. Kemensos menjadi mitra strategis dalam proses tersebut.

Menurut Amalia, DTSEN telah dimanfaatkan Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial sejak triwulan II 2025, dan kini terus disempurnakan melalui pemutakhiran bersama.

“DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Rakor mengusung tema Statistik untuk Keadilan Sosial. Amalia menyebut tema ini mencerminkan peran BPS dalam penyediaan data dan peran Kemensos dalam memastikan keadilan sosial di seluruh Indonesia.

“Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data,” ujarnya.