7 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi Selama 2021

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjadi kepala daerah pertama yang terseret kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kader PDI Perjuangan itu terjaring OTT di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2021. Selain Nurdin, saat itu KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhirnya, Nurdin Abdullah memiliki kekayaan lebih dari Rp51,35 miliar. Harta dan kekayaan tersebut terdiri dari 54 tanah dan bangunan yang tersebar di Bantaeng, Makassar, Soppeng, dan Tangerang senilai Rp49,36 miliar. Selain itu, ia tercatat memiliki sebuah mobil Alphard senilai Rp300 juta.

Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng dua periode ini juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp267 juta, harta lainnya Rp1,15 miliar, dan utang Rp 1,25 juta.

Wali Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara menjadi kepala daerah kedua yang terseret kasus korupsi pada 24 April 2021. Kader Partai Golkar terbukti dan dinyatakan bersama karena telah menyuap eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan advokat bernama Maskur Husain senilai Rp1,695 miliar.

Dalam persidangan terungkap bahwa suap itu diberikan agar KPK tidak melanjutkan pemeriksaan dugaan suap lelang jabatan. Kasus ini turut menyeret mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Azis disebut berperan mengenalkan Syahrial dan Robin, sementara Lili terbukti bersalah karena berkomunikasi dengan orang yang beperkara. Saat ini Azis telah ditangkap atas kasus lain, sementara Lili sudah divonis bersalah dan mendapat pemotongan gaji 40 persen selama setahun.

Mengutip LHKPN terakhirnya, Syahrial tercatat memiliki kekayaan Rp11,6 miliar. Jumlah itu terdiri dari delapan tanah dan bangunan senilai Rp9,1 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp1,78 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp342 juta, kas dan setara kas Rp396,78 juta.

Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat ditetapkan menjadi tersangka korupsi pada Senin, 10 Mei 2021. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini ditetapkan sebagai tersangka bersama ajudan dan empat orang camat setelah terjaring dalam OTT KPK.

Para camat tersebut memberikan sejumlah uang pada Novi lewat ajudan terkait dengan mutasi, promosi, dan pengisian jabatan di tingkat kecamatan Kabupaten Nganjuk. Penangkapan ini merupakan kerja sama antara KPK dengan Bareskrim Mabes POLRI.

Dari informasi LHKPN terakhir yang ia laporkan, Novi tercatat memiliki kekayaan senilai Rp116,8 miliar. Pria 41 tahun itu tercatat memiliki 32 tanah dan bangunan senilai Rp58,6 miliar. Tanah dan bangunan itu tersebar di Kediri, Nganjuk, Jombang, Kota Malang, Purworejo, Tangerang, Jakarta Selatan, Surabaya, hingga Kotawaringin Timur.

Tak hanya tanah, hartanya juga berupa tiga kendaraan senilai Rp764 juta yang terdiri dari mobil Toyota Harier 2005, mobil Suzuki Katana 2006, dan mobil Toyota Hiace 2011.

Novi juga memiiki harta bergerak lainnya senilai Rp1,2 miliar, surat berharga Rp32 miliar, kas dan setara kas Rp26,4 miliar, dan utang Rp2,4 miliar.

Bupati Probolinggo, Jawa Timur Puput Tantriana Sari dan Anggota DPR dari Partai NasDem, Hasan Aminuddin terjaring OTT KPK pada Senin, 30 Agustus 2021. Pasangan suami dan istri itu diduga mematok tari Rp20 juta kepada calon kepala desa di Probolinggo.

Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Sumarto (Pejabat Kades Karangreng), Poniriin (Camat Kraksaan), Imam Syafi'i (Camat Banyuayar), Hary Tjahjono (Camat Gading), Muhammad Ridwan (Camat Paiton), Pitra Jaya Kusuma  (Ajudan), dan Faisal Rahman (Ajudan) sebagai tersangka.

Selain menerima suap, Bupati Puput dan suaminya turut menjadi tersangka tindak pidana penucian uang (TPPU) dan gratifikasi.

Mengutip LHKPN terakhirnya, Puput tercatat memiliki kekayaan Rp10 miliar. Harta itu terdiri dari 10 tanah dan bangunan hasil sendiri senilai Rp2,163 miiar yang tersebar di Probolinggo. Selain itu, ia juga memiliki sebuah mobil Nissan Juke 2011 senilai Rp100 juta. Wanita 39 tahun ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp797.165.100, surat berharga senilai Rp4,5 miliar, serta kas dan setara kas Rp2.459.101.806

Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah Budhi Sarwono ditangkap KPK pada Jumat, 3 September 2021. Ia diduga menerima suap Rp2,1 miliar terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Mengutip LHKPN terakhirnya, Budhi tercatat punya harta senilai Rp23.812.717.301 per 2020.  Harta tersebut naik sekitar Rp4,6 miliar dari awal ia menjabat sebagai bupati.

Bupati yang diusung Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tercatat memiliki satu tanah dan bangunan di Kabupaten Banjarnegara senilai Rp1,1 miliar. Ia juga memiliki tanah di Banjarnegara senilai Rp132,9 juta.

Budhi juga melaporkan bahwa ia memiliki harta bergerak lainnya Rp54,2 juta, surat berharga senilai Rp10,8 miliar, serta kas dan setara kas senilai RP11,6 miliar. Berdasarkan LHKPN, Budhi tercatat tak punya utang dan kendaraan.

Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Andi Merya terjaring OTT KPK pada Selasa, 21 September 2021. Ketika ditangkap, KPK turut menahan lima orang lainnya dan menyita uang senilai Rp225 juta.

Andi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah, beserta empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mengutip LHKPN terakhirnya, kader Partai NasDem ini tercatat memiliki harta senilai Rp434,6 juta yang terdiri dari sebuah tanah seluas 8 ribu meter persegi di Kabupaten Kolaka Timur senilai Rp90 juta. Tanah tersebut ia dapatkan melalui hibah.

Selain itu, Andi tercatat tidak memiliki alat transportasi dan surat berharga. Namun, ia punya harta bergerak lainnya senilai Rp374,4 juta serta kas dan setara kas senilai Rp13.678.198.

Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan Dodi Reza Alex Noerdin menjadi kepada daerah terakhir yang ditangkap KPK hingga artikel ini dimuat. Saat OTT, KPK menyita uang senilai Rp270 juta dan Rp1,5 miliar yang disimpan oleh MRD atau Mursyid selaku ajudan bupati.

Dodi ditangkap karena menerima suap dari perusahaan untuk memenangkan tender pada sejumlah proyak yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P tahun anggaran 2021, dan bantuan Keuangan Provinsi.

Empat proyek yang dimaksud adalah:

1. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 Miliar.
2. Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 Miliar.
3. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 Miliar.
4. Normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 Miliar.

Mengutip LHKPN terakhirnya, kader Partai Golkar ini tercatat punya Rp40,3 miliar dan utang Rp1,9 miliar. Total, Dodi memiliki harta kekayaan bersih sebesar Rp38,4 miliar