Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kritik untuk kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di sela-sela pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Apa saja yang dikritik oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut? Berikut ulasananya;
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan dari sisi pembangunan Jakarta ada indikator ketimpangan yang mestinya mengalami penurunan. Namun, ternyata lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Bedasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ada ketimpangan sosial yang terjadi di DKI Jakarta pada Maret 2017 yakni 0,41 persen dari Gini Ratio.
Dimana penduduk miskin di Jakarta sebanyak 389,69 ribu orang atau sebesar 3,77 persen dari seluruh total masyarakat DKI Jakarta.
“Dari sisi pembangunan, DKI Jakarta patut dilihat dari indikator ketimpangan. Walaupun menurun, tapi dia lebih tinggi di nasional. Terlihat secara fisik 0,41 persen,” kata Sri Mulyani di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/12).
Meski banyak lapangan kerja, Sri Mulyani mengaku tingkat pengangguran di Jakarta masih sangat tinggi.
“Kalau dilihat, walaupun DKI Jakarta menciptakan banyak lapangan kerja. Akan tetapi tingkat penganggurannya lebih tinggi dari rata-rata nasional,” sebutnya.
Sebagaimana dilansir Katadata, jumlah pengangguran di DKI Jakarta pada Agustus 2017 mencapai 346.940 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,14 persen, dari total angkatan kerja.
Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Februari 2017 yang hanya 5,36 persen, maupun dari posisi Agustus 2016 sebesar 6,12 persen. Tingkat pengangguran tersebut jauh di atas TPT nasional, yakni 5,5 persen.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani juga mengomentari banyaknya program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Daerah senang sekali buat program yang banyak. Gimana mau fokus? 207 program DKI Jakarta saja saya tijdak tahu. 207 itu terjemahannya 6.000an kegiatan. Saya gak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking gak itu program. Kalau pakai e-basedata harusnya bisa dillihat mana yang jalan atau tidak,” kritik Ani.
Sri Mulyani pun menyinggung standar biaya perjalanan dinas yang hampir 3 kali lipat dari pemerintah pusat.
“Daerah ini, kalau bikin standar biaya lebih mahal dari pemerintah pusat. Kalau saya di luar DKI Jakarta barangkali ngerti. Tapi satuan biaya uang harian perjalanan dinas di Jakarta, sama pusat hampir 3 kali lipatnya. 1,5 juta per orang per hari. Standar nasional itu hanya 480 orang perhari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta pada RAPBD 2018 sebesar Rp107,7 miliar. Anggaran ini naik dari tahun sebelumnya Rp28,7 miliar.
Sri Mulyani mengatakan DKI Jakarta adalah daerah dengan pendapatan lebih dari Rp66 triliun untuk tahun 2018. Angka ini membuat APBD DKI menjadi paling besar secara nasional.
"Jakarta dengan pendapatan lebih dari Rp66 triliun di 2017. Termasuk APBD terbesar di Indonesia. Masih ada uang yang ada kas di APBD. Artinya Rp66 triliun tidak semua terbelanjakan," ujar Sri Mulyani.
Ia berpesan agar postur APBD, sebaiknya tidak dibelanjakan daripada tidak tahu bagaimana membelanjakan anggaran tersebut.
“Dari pada belanja yang ngawur dan di korupsi,” sambungnya.
Porsi belanja pendidikan dari APBD DKI Jakarta 2018, menurut Sri Mulyani masih rendah. Berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD), 20 persen dari APBN maupun ABDP harusnya digunakan untuk belanja pendidikan.
“Kita tahu Jakarta leading untuk inisiatif KJP (kartu Jakarta pintar) dan KJS (kartu Jakarta sehat). Dua hal ini sifatnya mandatoris secara UU. Porsi belanja pendidikan APBD DKI Jakarta 2018 hanya 8,8 persen, jauh di bawah mandat 22 persen. Saya gak tahu tadi pak Sandi mengatakan katanya 21 tapi angka saya 8,8 persen,” papar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga berharap program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK-OCE), serta rumah DP nol Rupiah dapat bersinergi dengan program pemerintah yakni PKH.
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
“Sehingga kita betul-betul bisa menukik pada kantong-kantong kemiskinan. Saat ini, di nasional 10, 6 persen kemiskinan. Dan menurun pada single digit belum pernah terjadi di Indonesia. Sekedar membangun rumah dan laku pasti banyak. banyak orang yang punya daya beli cukup. Masalahnya adalah menyediakan perumahan termasuk bagi mereka yang tinggal di hunian kumuh," tutupnya.