Jakarta, IDN Times - Sejumlah aksi intoleransi berupa kekerasan beragama beberapa hari belakangan terjadi di Tanah Air. Jaringan Gusdurian mengecam dan menyesalkan tindakan yang mencoreng keberagaman itu.
Jaringan Gusdurian menyampaikan tujuh pernyataan sikap terkait kekerasan beragama ini. Berikut tujuh pernyataan sikap tersebut;
Jaringan Gusdurian mengecam keras semua aksi intoleransi berupa tindak kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan kepada pemeluk agama apapun.
Hak merasa aman dan hak untuk beribadah adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia, karena itu pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat diterima.
"Jaringan Gusdurian memandang bahwa kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya terangkai dalam satu gelombang peningkatan kekerasan yang harus diwaspadai dan direspons dengan tindakan yang tepat," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid seperti dikutip dari laman gusdurian.net, Selasa (13/2).
Jaringan Gusdurian juga mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas, tidak hanya pelaku aksi intoleransi, namun juga otak di balik peningkatan aksi kekerasan ini, sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku.
Jaringan Gusdurian memandang keberhasilan penanganan jaringan terorisme menunjukkan kapasitas Kepolisian yang tinggi, dan menjadi aset untuk menuntaskan eskalasi tindak kekerasan dan intoleransi.
"Jaringan Gusdurian menggarisbawahi bahwa sikap kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain sudah semakin mengkhawatirkan, sebagaimana dicatat berbagai penelitian dan survei dari berbagai lembaga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini," kata Alissa.
Karena itu, Alissa melanjutkan, menjadi sangat imperatif untuk segera menghentikan tindak kekerasan terkait agama, dengan menuntaskan kasus-kasus yang ada. Kita perlu memberi pesan tegas bahwa setiap aksi intoleransi tidak dibiarkan.
Jaringan Gusdurian juga mendesak aparat penegak hukum, utamanya Polri, untuk memusatkan kebijakannya pada penegakan hak konstitusi warga negara. Karenanya, mereka tidak ragu dan tidak takut kepada siapapun dan kelompok manapun yang melakukan kekerasan serta melanggar hak-hak tersebut.
"Salah satu alasan meningkatnya kasus kekerasan dalam isu agama adalah karena kasus-kasus intoleransi tidak pernah diselesaikan secara tuntas, sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Alissa.
Mendesak Pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan respons yang komprehensif untuk mengelola persoalan ini, terutama dikaitkan dengan dinamika politik 2018-2019 ini. Situasi ini tidak dapat dikelola dengan pendekatan kasus-per-kasus, namun perlu dilihat dan direspon secara menyeluruh.
"Dengan kecenderungan populisme di seluruh dunia, ketegangan yang terjadi di kalangan umat beragama dan bahkan antar umat beragama bila bercampur dengan kepentingan politik, akan dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia," kata Alissa.
Ketika imbauan dan gerakan politik etis tidak lagi menemukan aktualisasi nyata, kata dia, maka kecepatan respons dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menghentikan eskalasi kekerasan yang berbahaya bagi bangsa dan negara ini.
Jaringan Gusdurian mendesak insan politik praktis Indonesia, baik partai politik, politisi, maupun konsultan politik, untuk tidak menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan kekuasaan jangka pendek dengan menggunakan sentimen agama.
"Komitmen terhadap nilai dasar dan keberlangsungan bangsa, haruslah menjadi nilai tertinggi yang tidak diciderai dengan praktik politik populisme agama," ujar Alissa.
Selain itu, Jaringan Gusdurian mengajak pemuka agama mengambil kepemimpinan aktif dalam memperkuat tali persaudaraan sebangsa di antara kelompok-kelompok umat beragama. Terutama di tingkatan akar rumput, agar bahu-membahu menjaga bangsa ini tetap pada nilai-nilai keberagaman dalam persatuan.
"Jaringan Gusdurian meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kearifan yang telah mengakar dan mengikat bangsa Indonesia selama ini yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial dalam Pancasila," ujar dia.
Akhir-akhir ini, kata Alissa, nilai-nilai ini terasa terkikis, dan masyarakat dikorbankan dengan banjir gagasan kebencian kepada kelompok yang berbeda.
"Baik mereka yang menjadi silent majority maupun pelaku tindak intoleransi, semuanya adalah korban paham yang mengajarkan kebencian dan permusuhan, yang telah mengebiri nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman," ujar dia.
Mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan, namun juga secara aktif bertindak dan tidak diam saat terjadi ketidakadilan dan penindasan.
"Sudah saatnya warga bangsa yang cinta Indonesia menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai nafas kita membangun kehidupan bersama. Sudah saatnya warga negara yang cinta perdamaian dan kesatuan bangsa lebih lantang menyuarakan kehendak dan cita-citanya untuk bangsa yang adil, makmur, sentosa," kata dia.
Menurut Alissa, perdamaian hanya bisa tercapai bila masyarakat mampu mewujudkan negara yang adil dengan kedaulatan hukum. "Kita tak bisa sentosa, bila ketidakadilan masih merajalela. Sebagaimana Gus Dur telah menyampaikan: perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi," dia menambahkan.