Jakarta, IDN Times - Perayaan ke-70 Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari 2018 digelar di Padang, Sumatera Barat. Acara yang akan berlangsung pada 5 hingga 10 Februari 2018 tersebut dihadiri Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Memperingati HPN tahun ini, perlu rasanya kita mengenal sederet nama yang pernah menggeluti dunia wartawan, dan kini menjadi tokoh nasional atau pejabat publik.
Berikut tujuh tokoh nasional atau pejabat publik yang dulu pernah menjadi seorang jurnalis:
Adam Malik yang ditetapkan sebagai seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 1998 ini, sebelum menjadi Wakil Presiden ke-3 dan Menteri Luar Negeri, adalah seorang wartawan.
Selain wartawan, ia juga tokoh pergerakan kebangsaan. Sejak muda, ia sudah aktif di pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian Kantor Berita Antara.
Mr Soemanang diangkat sebagai direktur, sedangkan Adam Malik menjabat redaktur merangkap wakil direktur. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional.
Namun, sebelum itu, Adam Malik sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Tahun 1941 sebagai utusan Mr Soemanang bersama Djohan Sjahroezah datang ke rumah Sugondo Djojopuspito, meminta agar Soegondo bersedia menjadi direktur Antara, dan Adam Malik tetap sebagai redaktur merangkap wakil Direktur.
Adam Malik juga aktif di dunia politik, di antaranya dengan memimpin Partai Indonesia (Partindo), Partai Rakyat dan Murba. Hingga pada 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota DPR RI yang lahir dari hasil pemilihan umum.
Karier Adam Malik di dunia internasional juga cemerlang, diawali saat dia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan Polandia. Lalu, pada 1962 ia ditunjuk menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington D.C, Amerika Serikat.
Adam Malik juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Orde Baru, yang berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain, termasuk penjadwalan ulang utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama para Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara, dia membidani lahirnya organisasi kerjasama regional ASEAN pada 1967.
Karier tertingginya dicapai ketika Adam Malik berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI, yang diangkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1978.
Ada satu pernyataan Adam Malik yang cukup dikenal sebagai seorang diplomat, wartawan hingga birokrat: “Semua bisa diatur”. Selama menjadi seorang diplomat, ia memang dikenal mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya.
Lulus dari SMA pada 1960-an, Harmoko bekerja sebagai wartawan dan juga kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka. Pada 1964 ia bekerja juga sebagai wartawan di Harian Angkatan Bersenjata dan Harian API pada 1965.
Harmoko juga sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, Merdiko (1965). Tugas tersebut dia emban pada saat yang bersamaan dengan kewajiban di Harian API. Ia kemudian menjabat sebagai pemimpin dan penanggung jawab Harian Mimbar Kita. Pada 1970, bersama beberapa temannya, ia menerbitkan harian Pos Kota.
Usai menggeluti profesi sebagai wartawan, Harmoko hijrah ke politik. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Harmoko dikenal sebagai pencetus istilah "Temu Kader". Harmoko juga dinilai berhasil memengaruhi hasil Pemilu melalui istilah "Safari Ramadan".
Harmoko juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan era Orde Baru. Karier tertingginya sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-6.
Namun hanya dalam dua bulan setelahnya, Harmoko menyaksikan bagaimana Presiden Soeharto meletakkan jabatannya setelah gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tidak lagi dapat dikendalikan.
Akbar Faisal yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, memulai kariernya sebagai wartawan di sebuah koran daerah saat masih di bangku kuliah Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Ujung Pandang, Makassar.
Kariernya di dunia jurnalis cukup baik, hingga ia bekerja di koran nasional ternama di Indonesia. Ia kemudian menduduki berbagai posisi strategis di berbagai instansi seperti pemimpin redaksi di sebuah majalah.
Selain dikenal sebagai pekerja keras, Akbar Faizal juga sebagai pribadi yang sederhana. Politikus dari Partai Hanura ini merupakan salah satu pejabat yang menyimpan mobilnya dan memilih menggunakan kendaraan umum saat pergi ke tempat kerja.
Akbar yang tinggal di Depok, Jawa Barat, tidak mau kehilangan banyak waktu di jalan karena kemacetan. Ia memilih menggunakan kereta api (KRL). Biasanya dia naik dari Stasiun KA Depok Lama dan turun di Stasiun Dukuh Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Gedung DPR dengan menumpang taksi atau ojek.
Karier politik Akbar dimulai saat ia menjadi salah satu pendiri Partai Demokrat dan salah satu angkatan pertama Demokrat. Bahkan, Akbar adalah pendiri dan ketua umum Pemuda Partai Demokrat pada 2003 hingga 2007.
Politikus yang gemar menulis cerpen, puisi, dan novel ini kemudian menerima pinangan Partai Hanura, hingga mengantarkan dirinya menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Pada tahun pertama ia dipercaya duduk di Komisi V DPR.
Nama Akbar bergaung di antara 560 wakil rakyat lainnya saat ia menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Meski Pansus Hak Angket Bank Century telah berlalu, karakternya yang selalu vokal, cerdas, dan berargumen kuat secara konsisten dipertahankannya, hingga ia terpilih sebagai Man of The Year 2010 dari salah satu media di Tanah Air.
Namun, Akbar memutuskan hengkang dari Partai Hanura. Kini, Akbar Faisal menjadi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem.
Nama yang satu ini mungkin sudah familiar dengan kasus Setya Novanto baru-baru ini. Bambang "Bamsoet" Soesatyo sebelum menjadi ketua DPR RI, menggantikan Novanto, mengawali kariernya sebagai seorang wartawan.
Bambang pernah menjadi wartawan Harian Umum Prioritas (1985), Sekretaris Redaktur Majalah Vista (1987), Pemimpin Redaksi Majalah Info Bisnis (1991), dan Direktur PT Suara Rakyat Membangun (2004).
Bamsoet kemudian beralih ke dunia politik sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII wilayah Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.
Bambang Soesatyo adalah salah satu dari sembilan anggota DPR RI yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bamsoet dikenal kritis dalam menyampaikan pandangannya tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century.
Sebelum menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto--yang terkena kasus korupsi e-KTP dengan sisa jabatan 1 tahun 9 bulan -- dia adalah anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar.
Dia juga dipercaya sebagai Ketua Komisi III menggantikan Aziz Syamsuddin pada 2016, begitu perpindahan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Ade Komarudin.
Meutya Viada Hafid juga tidak asing di layar kaca. Sebelum menjadi anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar pada masa jabatan 2009-2014, Meutya adalah seorang jurnalis televisi di Metro TV, yang membawakan berita serta presenter di beberapa acara.
Meutya dan rekannya juru kamera Budiyanto pernah diculik dan disandera oleh sekelompok bersenjata, saat bertugas meliput konflik di Irak. Keduanya akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005.
Pengalaman menegangkan itu kemudian dituliskan dalam buku 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak, yang diluncurkan pada 28 September 2007. Sebelum ke Irak, Meutya juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh.
Pada 11 Oktober 2007, Meutya Hafid pernah terpilih sebagai pemenang Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O'Neill, dari pemerintah Australia. Penghargaan ini dianugerahkan setiap tahun untuk mengenang mantan Atase Pers Kedutaan Australia Elizabeth O’Neill, yang gugur dalam tugasnya pada 7 Maret 2007 dalam kecelakaan pesawat di Yogyakarta.
Meutya yang sempat kuliah di University of New South Wales sebelum mengabdikan diri sebagai jurnalis Metro TV, juga menjadi satu di antara lima Tokoh Pers Inspiratif Indonesia versi Mizan, karena dianggap sebagai tokoh besar di balik perkembangan pers nasional.
Meutya menjadi satu-satunya perempuan yang duduk di antara tokoh pers inspiratif tersebut, dan juga yang termuda meraih penghargaan tersebut. Dia terpilih bersama Tirto Adhi Soerjo, perintis pertama surat kabar di Indonesia melalui “Medan Prijaji” pada 1 Januari 1907 di Bandung.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani yang lahir di Tegal, 15 Juli 1968, adalah seorang pengusaha dan juga politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Sejak remaja ia sudah menekuni berbagai organisasi di kota kelahirannya. Berbekal pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Ahmad Muzani terjun menjadi wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako. Berkat ketekunannya, ia terpilih menjadi direktur di radio ini untuk kawasan Serang, Banten.
Ia hijrah ke dunia politik sebagai Wakil Sekjen Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dibentuk Zainuddin MZ. Namun menjelang Pemilu 2009, pria yang pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto ini jatuh cinta pada Partai Gerindra.
Suami dari Himmatul Aliyah yang sudah dikaruniai empat anak ini pun mulai aktif menjadi bagian dari Partai Gerindra hingga dipercaya menjadi Sekjen. Ia lantas mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro.
Selain menjadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Ia juga dipercaya menjalani jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pada periode 2014-2019, Ahmad Muzani terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI.
Setamat dari SMA Negeri 28 Jakarta pada 1992, Yenny sempat menempuh studi Psikologi di Universitas Indonesia. Atas saran ayahnya, Yenny sebelum memutuskan keluar dari Universitas Indonesia dan menekuni studi Jurusan Visual di Universitas Trisakti, ia melanjutkan studi administrasi publik di Universitas Harvard, Boston.
Selepas mendapat gelar sarjana desain dan komunikasi visual dari Universitas Trisakti, wanita yang akrab disapa Yenny Wahid ini memutuskan untuk menjadi wartawan.
Yenny bertugas sebagai reporter di Timor-Timur dan Aceh. Ia menjadi koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age (Melbourne) antara 1997 dan 1999.
Saat itu, meski banyak reporter keluar dari Timor Timur, Yenny tetap bertahan dan melakukan tugasnya. Ia sempat kembali ke Jakarta setelah mendapat perlakuan kasar dari milisi, namun seminggu kemudian ia kembali ke sana. Liputannya mengenai Timor Timur pasca-referendum mendapatkan anugrah Walkley Award.
Belum terlalu lama menekuni pekerjaannya sebagai jurnalis, ia berhenti bekerja karena ayahnya, Gus Dur, terpilih menjadi Presiden ke-4 RI. Sejak itu, kemanapun sang ayah pergi, Yenny selalu berusaha mendampingi dengan posisi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.
Setelah Gus Dur tak lagi menjadi presiden, Yenny memperoleh gelar Master's in Public Administration dari Universitas Harvard. Sekembalinya dari Amerika pada 2004, Yenny menjabat sebagai direktur The Wahid Institute--yang saat itu baru berdiri--hingga kini.
Semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Yenny sempat mengabdi sebagai staf khusus bidang Komunikasi Politik dan aktif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).