74 Guru Besar Sebut KPK Dilemahkan, Minta 75 Pegawai Tak Dinonaktifkan

Para guru besar menilai bahwa TWK tidak terdapat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Selain itu, aturan tersebut juga tak terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 3020 sebagai syarat alih status pegawai KPK.

"Bahkan, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusan uji materi UU KPK bahwa proses alih status kepegawaian gak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK," ujar para Guru Besar.

"Namun, aturan itu ternyata telah diabaikan begitu saja oleh pimpinan KPK dengan memasukkan secara paksa konsep TWK ke dalam Peraturan KPK nomor 1 tahun 2021" tambahnya.

Sebelumnya, KPK melalui Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan mengenai Surat Keputusan yang diteken Firli itu. Menurut Ali hal ini sesuai dengan keputusan rapat yang berlangsung pada 5 Mei 2021 dan dihadiri pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural KPK.

Penyerahan tugas, kata dia, dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," ujar Ali dalam keterangannya.

"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," tambahnya.

Ali mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut. Ia menegaskan keputusan bau akan dibuat usai koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuahkan hasil.