Jakarta, IDN Times - Tim pasangan calon (Paslon) nomor 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) menyoroti kinerja KPU DKI yang tidak profesional dalam menyelenggarakan proses Pilkada 2024.
Tim Hukum RIDO mempertanyakan anggaran KPU DKI hampir Rp1 triliun namun pelaksanaan teknis di lapangan penuh kejanggalan. Dia mencontohkan terdapat 800 ribuan pemilih yang tidak menerima undangan saat Pilkada
"Menurut data KPU sendiri, terdapat 800.241 pemilih yang tidak menerima undangan dengan berbagai alasan seperti meninggal dunia, pindah alamat, atau status yang berubah. Bahkan, ada 30 ribu nama yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar sebagai pemilih," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, hal ini menunjukkan pencocokan data yang dilakukan KPU tidak berjalan sesuai mekanisme.
"Pertanyaan kami adalah, apakah selama ini, ketika pelatihan dilakukan, dan anggaran hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Jika secara teknis PPK atau PPS tidak memahami hal ini, maka ini adalah ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta 2024," katanya.
Diketahui TIM RIDO langsung menggelar konferensi pers usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara dengan hasil pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024 dalam satu putaran. Pasangan nomor urut 3 itu meraih total suara sebesar 2.183.239.