Ilustrasi tenaga medis melakukan tes usap (swab test) terhadap warga saat tes usap massal di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2020). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kendati tren penularan dan kematian masih tinggi, Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan relaksasi PPKM pada 26 Juli 2021, sebuah keputusan yang dinilai terlalu dini dan berpotensi menjadikan PPKM selama dua pekan terakhir sia-sia.
Di sisi lain, Indonesia juga bermasalah dengan testing dan tracing. Oleh sebab itu, DPR mengimbau agar pemerintah meningkatkan angka testing sebagai konsekuensi relaksasi PPKM.
"Ketika kita sedang menghadapi kondisi darurat seperti ini, jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bahkan kalau perlu hingga 1 juta testing per hari,” Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris.
"Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Semakin banyak jumlah testing dan tracing, semakin riil juga data penularan dengan kondisi penularan sebenarnya di lapangan," tutup dia.