9 Agenda HAM Amnesty untuk Capres, Salah Satunya Soal LGBT

Peneliti Papang Hidayat yang memaparkan dokumen Amnesty International Indonesia menjelaskan bahwa sembilan agenda yang diusulkan pihaknya berporos pada sejumlah isu.

Misalnya, hak kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, beragama, hak perempuan, hukuman mati, kondisi HAM di Papua serta perlindungan terhadap kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender).

Sembilan agenda itu adalah:

1. Lindungi kebebasan berekspresi dan pembela HAM
2. Hormati kebebasan berpikir dan berkeyakinan
3. Tegakkan akuntabilitas aparat keamanan
4. Akhiri impunitas kejahatan masa lalu
5. Hormati HAM perempuan dan anak
6. Hormati HAM di Papua
7. Tegakkan akuntabilitas bisnis sawit
8. Hapuskan hukuman mati
9. Hormati keberagaman gender

Salah satu yang menjadi poin penting dalam proses diskusi adalah tentang keberadaan kelompok rentan seperti LGBT. Papang menegaskan,”Mereka tidak minta untuk pernikahan sesama jenis jadi legal. Mereka hanya menuntut agar tidak dipukuli, kalau bikin acara tidak dibubarkan, bukan minta pernikahan sesama jenis dilegalkan.”

Papang menyinggung komentar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut LGBT lebih berbahaya dari bom nuklir. Ryamizard mengeluarkan komentar tersebut pada 2016 di mana ia mengklasifikasikan LGBT sebagai bagian dari perang proksi untuk menguasai negara tanpa memakai militer.

Papang menegaskan rasa tidak setujunya terhadap posisi anggota kabinet yang semestinya melindungi warga negara, tapi justru menyerang mereka.  Saat itu, Ryamizard mengatakan,”Kalau perang proksi tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Kalau bom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, di Semarang tak hancur. Tapi kalau perang modern semua hancur. Itu berbahaya.”

Menurut Amnesty International Indonesia, pernyataan pejabat publik yang terang-terangan memusuhi kelompok rentan seperti LGBT, ini akan membuat masyarakat merasa memiliki legitimasi untuk melakukan hal serupa. Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia menuntut agar tidak ada lagi diskriminalisasi dan kriminalisasi terhadap kelompok LGBT.

Ahmad Taufan menilai apa yang terjadi sepanjang debat capres selama ini adalah bahwa persoalan HAM tidak mendapatkan prioritas. Ia juga melihat perspektif HAM tidak menjadi kerangka berpikir dalam berdebat atau bahkan membuat kebijakan. Justru yang ada adalah HAM seakan-akan dianggap tak berkaitan dengan persoalan lain.

“HAM tidak jadi kerangka utuh. Ham seolah-olah bukan jadi kerangka berpikir. Ini berbeda dengan ekonomi di mana seakan-akan ekonomi tak berhubungan dengan HAM,” ujarnya. “HAM seolah bukan jadi kerangka umum pembuatan kebijakan negara.”

Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia menegaskan pentingnya negara untuk menghormati individual liberty atau kemerdekaan individual. Contohnya adalah respek terhadap pilihan-pilihan setiap individu tentang gender maupun hubungan konsensual. Pemerintah selama ini, menurut Taufan, justru melakukan pelanggaran secara sistematis karena peraturan yang ada bertentangan dengan HAM.

“Ada peraturan sistematis seperti perda syariah di Aceh untuk mendiskriminasi kelompok minoritas seperti LGBT,” kata Taufan. Ia justru mendapati banyak pembuat kebijakan lebih memilih mengurus tentang kemerdekaan individual, tapi tidak masalah yang lebih menyangkut kepentingan publik. “Yang menarik ketika saya tanya ke mereka kenapa, misalnya, mereka tidak mengatur soal zakat? Tidak ada di pikiran mereka soal ini."