Jakarta, IDN Times - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19, Achmad Yurianto, tak mempermasalahkan apabila masyarakat hendak mudik atau tidak. Meski begitu, pria yang kerap disapa Yuri itu, tetap meminta masyarakat untuk memenuhi aturan yaitu physical distancing atau jaga jarak fisik antara satu sama lain.
"Kalau ada yang mudik gak apa-apa, yang penting dipatuhi aturannya. Jangan kontak dekat," kata Yuri saat dihubungi, Jumat (27/3).
Menurut Yuri, saat ini pemerintah tak perlu banyak mengimbau apakah masyarakat boleh mudik atau tidak. Ia hanya meminta protokol kesehatan yang telah diberikan pemerintah dapat ditaati.
"Sekarang gak usah banyak imbau deh, kan aturan sudah banyak, tinggal dipatuhin saja. Gitu saja," ucap Yuri.
Berbeda dengan Yuri, Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru mengimbau seluruh warga agar tidak mudik pada saat libur Hari Raya Idulfitri 1441Hijriah pada 24-25 Mei 2020. Hal tersebut, kata Ma’ruf, perlu dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan.
“Tapi kalau saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting bagaimana silaturahmi. Tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi baik di jalan, maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan dari COVID-19,” kata Ma’ruf melalui pernyataan resminya pada Kamis (27/3).
Wapres Ma'ruf menjelaskan kini teknologi untuk berkomunikasi semakin mumpuni. Sehingga, silaturahmi pun bisa dilakukan dengan menggunakan akun media sosial yang dapat diakses dengan ponsel.
“Karena menurut agama juga begitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat, tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya itu harus didahulukan,” ungkap Ma'ruf.
Kendati demikian, Ma’ruf melanjutkan, keputusan akhir mengenai apakah mudik Lebaran tahun ini dilarang atau tidak terletak di tangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pemerintah pun, ungkap dia, masih mengkaji lebih jauh mengenai masalah ini.
“Seharusnya hari ini memang dibicarakan tentang kebijakan mudik ini dalam sidang kabinet terbatas, tapi karena ibundanya Bapak Presiden wafat, maka ditunda,” kata dia.