ACTA Bela Pelajar yang Membunuh Begal, Siap Membawa Kasus Ini ke DPR

Menurut ACTA, ZA tidak dapat dihukum karena ada alasan penghapusan pidana dengan pembenaran karena pembelaan darurat dan bukan perbuatan melawan hukum.

Mereka merasa pemberian dakwaan ini dapat mempermudah akses pada pelaku kejahatan begal agar bisa terlepas dari jeratan hukum.

“Penegakan hukum seperti ini memberi ruang pada para kriminal dan residivis untuk melakukan fight back dan pembelaan diri yang seharusnya aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat tidak diberikan ruang sedikit pun,” kata dia.

Wakil Ketua ACTA lainnya Endharsam Marantoto mengatakan bahwa kasus ini rencananya akan dibawa ke Komisi III DPR hingga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka ingin berkontribusi baik di luar maupun di dalam persidangan.

“Kami menghadap ke komisi III DPR untuk mengadukan tentang permasalahan ini. Itu salah satu cara kita baik itu nanti bersama-sama dengan penasihat hukumnya, dengan ZA sendiri atau dengan keluarganya,” kata dia.

Endharsam menyayangkan kasus ini dan menganggap adanya disparitas, karena tak sebanding dengan kasus serupa yang pernah terjadi di Bekasi, saat dua remaja berhasil melawan begal dan mendapat apresiasi dari Kepolisian.

“Perbedaan penegakan hukum yang seperti ini harus diseragamkan, sebenarnya gak boleh ada ruang bagi kriminal apalagi kriminal dengan tindak kekerasan seperti ini,” ujarnya.