Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pelantikan menteri, wakil menteri, dan kepala negara di Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (21/10/2024). (youtube.com/Sekretariat Presiden(

Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan dari Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, mengatakan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih terbanyak pasca-reformasi 1998.

Total menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto mencapai 109 orang. Sejak 1999 hingga 2024, jumlah menteri kabinet berkisar 34 orang. 

"Padahal, jumlah menteri menggambarkan efektivitas pemerintahan," ujar Wijayanto kepada IDN Times melalui pesan pendek, Senin (21/10/2024). 

Kabinet Merah Putih, kata Wijayanto, jelas gemuk dan akan membuat biaya birokrasi kementerian meningkat. "Risiko terbesar adalah semakin sulitnya koordinasi antar kementerian dan tumpang tindih program," katanya. 

Selain itu, kata Wijayanto, bagi beberapa kementerian baru perlu waktu untuk melakukan konsolidasi internal. Ada pula yang belum mengetahui akan berkantor di mana, sehingga kinerja pada masa-masa awal kabinet bisa terganggu. 

"Justru jumlah menteri yang sedikit merupakan indikasi awal hadirnya strong and effective government," tutur dia. 

1. Jumlah menteri di Kabinet Merah Putih lebih banyak dibandingkan China dan AS

Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya saat acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Wijayanto memiliki data yang membandingkan jumlah menteri di kabinet di sejumlah negara. Jumlah menteri yang dimiliki Indonesia saat ini jauh lebih gemuk dibandingkan negara lain, yang memiliki wilayah daratan yang lebih luas. 

Ia mengambil contoh Amerika Serikat. Jumlah menteri di kabinet Negeri Paman Sam hanya 14 orang. Sedangkan, China yang memiliki wilayah lebih luas, hanya mempunyai 24 menteri di kabinetnya. India yang hampir sama dengan populasi Indonesia juga hanya memiliki 31 menteri. 

Wijayanto pun tidak sepakat dengan argumen Prabowo bahwa menteri dalam jumlah besar dibutuhkan, karena wilayah Indonesia yang luas. Menurutnya, hal tersebut bisa diantisipasi dengan pendekatan teknologi. 

"Faktanya banyak negara dengan penduduk lebih lebih besar, area yang lebih luas, permasalahan lebih kompleks justru memiliki menteri jauh lebih sedikit. Saya rasa Pak Prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin pihak untuk konsolidasi politik," tutur dia. 

2. Jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran gemuk karena UU Kementerian Negara sudah diamandemen

Editorial Team

Tonton lebih seru di