Ada Ajakan Tarik Uang Imbas Danantara, Nusron: Itu Ulah Orang Stres!

24 Feb 2025, 12:33 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Kementerian ATR)

Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Nusron Wahid, ikut angkat bicara soal munculnya ajakan untuk menarik simpanan uang dari bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ajakan itu bergema di media sosial, seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk badan pengelola investasi bernama Danantara.

Organisasi setingkat kementerian itu diberikan kewenangan mengelola semua aset BUMN, termasuk dividen yang selama ini menjadi penerimaan negara bukan pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total aset yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mencapai Rp14.670 triliun.

"Masak di Indonesia saat ini gak ada krisis ekonomi, keuangan, tapi tiba-tiba membuat instruksi dan kampanye agar menarik uang dari bank (milik BUMN). Iya kan? Ini kalau bukan ulah orang stres dan dalam rangka mendelegitimasi pemerintah, maka (kampanye) ini untuk apa?" ujar Nusron di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Nusron menyebut ajakan ini sudah bukan lagi tergolong tindakan merobohkan kekuasaan atau subversi politik, tapi sebagai subversi ekonomi. Karena, menurut dia, saat ini perekonomian Indonesia sedang baik-baik saja. Tak ada momentum krisis ekonomi seperti yang terjadi pada era 1998.

"Gak ada momentum apa-apa, momentum krisis gak ada. Kalau balik ke 1998, momentum (penarikan uang dari bank) karena krisis. Lha, ini momentumnya apa?" tanya politikus Partai Golkar itu.

1. Seruan tarik uang dari bank BUMN cerminan ketidakpercayaan publik

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Nusron mengaku heran bila muncul seruan dari dalam negeri yang dapat berujung pada rush bank atau masyarakat ramai-ramai menarik tabungannya di bank. Belum lagi situasi ekonomi di Tanah Air saat ini diklaim baik-baik saja.

"Fundamental (ekonomi) makro bagus, inflasinya rendah, cadangan devisa kita kuat. Kok tiba-tiba ngomong rush bank dan cabut aja dulu ke luar negeri. Kan orang stres ini," tutur dia.

Diketahui, seruan menarik uang dari bank-bank BUMN muncul karena publik khawatir uang dari bank BUMN yang dikelola Danantara bakal disalahgunakan. Apalagi sudah ada pengalaman dari negara tetangga soal badan pengelola investasi serupa yang menjadi ladang bancakan. Berdasarkan proses persidangan, diketahui duit Rp11 triliun masuk ke rekening pribadi mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Selain itu, Prabowo meminta para mantan presiden, termasuk Joko Widodo masuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPI Danantara. Pemerintah juga dinilai memiliki rekam jejak buruk ketika mengelola dana dalam jumlah fantastis.

"Negara sudah berkali-kali gagal dalam pengelolaan uang Jiwasraya, Taspen, Asabri. Semuanya kolaps dan hancur gak bersisa. Sekarang negara mau ngelola Rp14.715 triliun lewat Danantara, kalian percaya?" cuit komunitas Bareng Warga di platform X.

"Ada kelompok yang gagal ngelola Jiwasraya, Asabri, Taspen. Investasinya gagal dan terbukti fraud. Nah, kelompok yang sama itu, minta kita percayain uang yang lebih besar dengan pengawasan yang lebih longgar, terus bilan 'kali ini akan cuan kok, percaya deh'. Trust is earned, not given," ujar akun @txtdaritx di platform X.

2. Prabowo sebut Danantara harus bisa diaudit setiap saat

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara, Presiden Prabowo Subianto tetap memilih meluncurkan BPI Danantara pada hari ini. Peluncurannya disaksikan langsung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhiyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam pidatonya, Prabowo berpesan agar Danantara dikelola dengan baik, transparan dan harus dapat diaudit setiap saat. "Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita," kata Prabowo.

Namun, pada praktiknya di dalam UU BUMN yang sudah direvisi, Danantara dibolehkan membuat perusahaan negara bukan objek audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai ganti, kantor akuntan publik yang akan mengaudit mereka layaknya perusahaan swasta. Auditor BPK pun hanya bisa memeriksa perusahaan-perusahaan itu dalam audit dengan tujuan investigasi khusus atas izin DPR.

3. Nusron minta tak perlu ada kampanye #kaburajadulu

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala BPN, Nusron Wahid. (Dokumentasi Istimewa)

Nusron juga menyoroti seruan dengan tagar #kaburajadulu di X. Menurutnya, hak setiap individu untuk bekerja di luar Indonesia demi perbaikan kesejahteraan. Tetapi menurutnya tak perlu sampai mengampanyekan gerakan tersebut hingga bergabung #kaburajadulu.

"Ya, kalau kamu mau cabut, ya silakan cabut aja, gak apa-apa. Itu pun kalau kamu punya potensi dan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Itu hak, silakan saja. Tapi, gak usah kampanye. Orang keadaannya lagi baik-baik kerja di sini, diajak cabut bekerja di luar (negeri). Kemudian kalau sudah sampai di luar malah nganggur, dia mau nanggung?" tanya Nusron.

"Mau jadi gelandangan lagi di luar nanti? Ya, gak bisa," imbuhnya.