Jakarta, IDN Times - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando memberikan penjelasan terkait perbedaan sikap warga Sumatra Barat (Sumbar) dahulu dan sekarang, terutama di ranah Minangkabau.
Menurut Armando, banyak intoleransi yang terjadi di Sumbar, yang sebenarnya nilai-nilainya jauh dari Pancasila yang telah diperjuangkan tokoh-tokoh asal Sumbar pada masa lampau.
Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani, yang meminta warga Sumbar mendukung Indonesia sebagai negara Pancasila.
Ade menyebutkan, Sumbar banyak melahirkan tokoh-tokoh besar pada masa lampau, seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Hamka, Mohammad Natsir, dan Muhammad Yamin.
Menurut Ade, Puan sangat menyadari peran tokoh-tokoh tersebut sebagai sosok yang pluralis. Namun tokoh-tokoh itu adalah kisah di masa lalu.
"Yang dipersoalkan adalah apa yang terjadi sekarang. Kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu," kata Ade melalui keterangan tertulis, Minggu (6/9/2020).
Dalam indeks kota toleran, menurut Ade, Padang termasuk dalam kelompok lima wilayah paling intoleran di Indonesia. Selain itu, beberapa bulan yang lalu, Gubernur Sumbar melarang aplikasi Injil berbahasa Minang.
"Itu maksudnya apa? Kalau orang Sumbar memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang," ujar dia.
Dosen yang juga berdarah Minang itu mengatakan, pada sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti semua masyarakat Indonesia adalah satu keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama.
Armando pun pernah mengkritisi Gubernur Sumbar karena kebijakannya melarang aplikasi Injil berbahasa Minang.
"Saya pun ketika itu mendapatkan hukuman sosial gara-gara mengkritik keputusan tersebut. Saya bahkan dinyatakan dipecat dari adat Minangkabau karena menyatakan keputusan Sumbar itu mencerminkan keterbelakangan,” tutur dia.
Armando menyadari Sumbar juga memiliki intelektual kritis dan terbuka saat ini. Sebut saja Buya Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Emil Salim, Taufik Abdullah, Philip Vermonte, Asvi Warman Adam, Andrinof Chaniago, Saldi Isra, Hamdi Muluk, dan Arbi Sanit. Namun, dia mengingatkan mereka semua adalah orang Minang yang sudah meninggalkan Sumbar.
Oleh sebab itu, Armando menilai, ucapan Puan saat memberikan rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Sumbar Mulyadi untuk meminta warga Sumbar mendukung Indonesia sebagai negara Pancasila, adalah hal yang tepat.
“Puan itu sekadar menyampaikan keprihatinan yang selama ini banyak dirasakan banyak orang di luar Sumbar. Orang Minang yang tinggal di Jakarta juga banyak yang merasa sedih dengan kondisi daerah asalnya. Seharusnya orang Sumbar bukan marah, melainkan melakukan introspeksi atas sindiran Puan," ujar Armando.
Sementara itu secara terpisah, Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David, enggan menanggapi pernyataan Ade Armando terkait Kota Padang yang disebut sebagai kota intoleran.
“Pertama saya belum baca pernyataan Ade Armando. Kedua kalau pernyataan Ade Armando itu mengarah ada statement Sumatra Barat belum hidup di nilai-nilai Pancasila, itu hak Ade Armando untuk bicara seperti itu, karena setiap orang diberikan hak kebebasan berpendapat dan berfikir,” kata David saat dihubungi IDN Times, Minggu.
David menambahkan, setelah laporannya ke Bareskrim ditolak karena kurang kuatnya alat bukti yang dibawa terkait pernyataan Puan Maharni, pihaknya akan kembali melaporkan kembali ketua DPR RI itu ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Selasa, 8 September 2020.
“Saya menjalankan fungsi sebagai orang Padang yang tabayun, tidak mudah terbakar (pernyataan Ade Armando), itu prinsip orang Padang,” tuturnya.