Ahli: Korupsi Tower BTS 4G Hapus Harapan Warga Dapat Akses Internet

23 Mei 2023, 05:01 WIB

Tampilan depan situs BAKTI Kemkominfo. (www.baktikominfo.id)

Jakarta, IDN Times - Ahli keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai korupsi tiang Base Receive Transceiver (BTS) 4G Bakti yang dilakukan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate sangat jahat. Sebab, praktik rasuah itu memupuskan harapan bagi warga yang tinggal di daerah terpencil dan terluar untuk bisa mendapatkan akses internet dengan kecepatan 4G. Otomatis pemerataan akses internet pun tidak terjadi.

"Ini dosa yang sangat besar! Jahat gitu sama masyarakat kecil," ungkap Alfons ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Senin (22/5/2023).

Ia menjelaskan seharusnya sejak bertahun-tahun lalu sudah ada 4.200 tower yang terbangun untuk menjangkau lebih dari 2.000 desa tertinggal. Tapi, pada kenyataannya, kata Alfons, tidak ada satu pun tower yang terbangun. Bahkan, sebanyak 985 tower yang sudah dibeli justru tidak berfungsi alias mangkrak.

"Ini kan menghambat pembangunan nasional. Itu yang menurut kami keterlaluan," ujarnya lagi.

Ia tak menampik tujuan dari program Bakti tergolong mulia. Sebab, tanpa program yang digagas oleh pemerintah tersebut, dunia bisnis atau swasta tidak akan ada yang tertarik untuk melakukan pemasangan tower di daerah terpencil. Menurutnya, secara ekonomi tidak menguntungkan.

"Kalau di daerah terpencil penduduknya kan sedikit. Kalau kita pasang tower, balik modalnya juga lama. Malah harus subsidi dan merugi. Karena itu lah pemerintah mengadakan program ini," katanya.

Lalu, bagaimana nasib program yang semula ditujukan untuk pemerataan akses internet di timur Indonesia tersebut? Apakah akan ikut mandek?

1. Praktik rasuah pembangunan tower BTS 4G Bakti hancurkan peluang memajukan kualitas pendidikan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (17/5/2023). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Hal lain yang juga disoroti oleh Alfons yakni mandeknya proyek pembangunan tower BTS 4G Bakti itu turut berdampak ke tidak meratanya kemajuan sumber daya manusia (SDM) di bagian timur Indonesia. Sebab, dengan absennya akses internet otomatis menyebabkan tidak ada dukungan ke pendidikan yang lebih murah.

"Kalau tower ini sudah terbangun hingga ke daerah terpencil kan akses informasi bisa masuk ke sana lalu masyarakat dapat berkembang. Kalau masyarakat dapat akses informasi maka pendidikan mereka bisa lebih maju. Belum lagi dampak terhadap perkembangan ekonomi," ungkap Alfons.

Bila tower sudah terbangun sejak beberapa tahun lalu maka masyarakat di bagian timur Indonesia sudah merasakan manfaatnya. Perekonomian masyarakat bisa maju dan tingkat kesejahteraan warga ikut meningkat.

"Di sana, bisa ada layanan aplikasi. Masyarakat bisa jual barang segala macam," tutur dia lagi.

"Tapi, tujuan baik ini malah tidak dilaksanakan dengan baik. Uangnya sudah cair, tapi tower-nya gak ada. Manfaatnya pun juga hilang. Ya, gak heran kalau ditindak," katanya lagi.

2. Korupsi tower BTS tak seramai rasuah e-KTP karena yang terdampak hanya warga desa terpencil

Ilustrasi koruptor. (IDN Times/Sukma Shakti)

Lebih lanjut, menurut Alfons, alasan rasuah pembangunan tower BTS 4G tidak seramai korupsi proyek KTP Elektronik lantaran yang terdampak hanya warga yang berada di daerah terpencil. Padahal, nilai kerugian negaranya jauh lebih besar pengadaan tower BTS 4G yakni mencapai Rp8,1 triliun. Sementara, kerugian negara dari proyek KTP Elektronik mencapai Rp2,3 triliun.

Meski begitu, praktik rasuah e-KTP dirasakan dampaknya ke hampir semua warga Indonesia. Mereka kesulitan ketika hendak memproses kartu tanda penduduk elektronik itu.

"Tower ini kan yang merasakan manfaatnya yang sedikit dan berada di penghujung Indonesia. Mungkin mereka kalau mereka mau bersuara juga tidak terdengar. Makanya, sangat tidak adil yang terjadi sebenarnya," tutur dia.

Ia pun melihat sejak awal metode pengerjaan pembangunan tower BTS 4G Bakti sudah keliru. Salah satu kesalahan yang dilakukan sejak awal yakni pemenang untuk pengerjaan tender proyek sudah ditentukan.

"Sifat dari tender proyek ini juga dilakukan secara tertutup. Kalau mau proyek ini jalan dan berhasil tinggal butuh orang baik serta jujur saja," katanya.

3. Pemerintah akan usahakan proyek tower BTS 4G Bakti terus dilanjutkan

Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memimpin ASEAN Security and Political Council (ASPC) di Labuan Bajo pada 9 Mei 2023. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Sementara, Plt Menkominfo, Mahfud MD mengatakan bakal mengusahakan agar pengerjaan proyek pembangunan tower 4G Bakti terus dilanjutkan. Sebab, bila tidak dilanjutkan justru masyarakat semakin rugi.

"Oleh sebab itu, kami akan pisahkan proyek itu dan tetap dijalankan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi paling canggih serta mutakhir," ungkap Mahfud di kantor Kemkominfo pada Senin (22/5/2023).

Alfons pun sepakat dengan sikap yang ditempuh oleh Mahfud dengan melanjutkan pengerjaan tower BTS 4G tersebut. Ia tak ingin proyek tersebut disetop karena ada perkara hukum.

"Tetap bukti-bukti (rasuah proyek) dikumpulkan. Jangan karena permasalahan hukum, proyek ini terhenti. Justru proyek ini memiliki kepentingan lebih tinggi karena kita ingin melakukan pemerataan akses informasi," kata dia.