Ahmad Fanani Jadi Tersangka Korupsi, PP Muhammadiyah Siapkan Advokat

Razikin mengatakan, pihaknya berharap kasus yang menjerat Fanani itu dapat diselesaikan secepatnya. Ia menilai kasus Fanani menjadi aib dan beban berat bagi seluruh kader Pimpinan Pemuda Muhammadiyah.

Namun, Razikin menegaskan, pihaknya tetap menghindari upaya-upaya mendeligitimasi proses penegakan hukum.

"Karena itu akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi dan spirit berjamaah melawan korupsi," katanya.

"Sejak periode Dahnil Anzar, kami tegas melawan korupsi dan tidak mentolerir prilaku koruptif, semua ini dilakukan dalam semangat menjaga marwah nama besar Pemuda Muhammadiyah," ia melanjutkan.

Lebih lanjut, Razikin mengimbau, seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk menahan diri serta menghormati proses hukum yang berjalan. Selain itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto kata Razikin, juga telah memberi mandat kepada Bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan hukum bagi Fanani.

"Prinsipnya, kami siap dan sudah berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum Saudara Ahmad Fanani untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut," kata dia.

Gufron, Kuasa Hukum Fanani sebelumnya menilai, polisi telah salah menetapkan kliennya itu sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia.

"Kami keberatan dengan penetapan tersangka terhadap Fanani, karena salah alamat. Semestinya bukan Ahmad Fanani yang ditetapkan tersangka," kata Gufron saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (26/6).

Gufron menjelaskan, kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia itu diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

"Karena diminta, akhirnya disiapkanlah proposal. Proposal itu adalah pengajian akbar di lima kota yang diajukan oleh panitia Muhammadiyah. Mas Ahmad Fanani adalah Wakil Ketua dan Ketuanya dari GP Ansor," tutur dia.

Gufron melanjutkan, proposal itu kemudian disetujui oleh Kemenpora. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Kemenpora justru meminta untuk mengubah kegiatan pengajian akbar itu, menjadi Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia.

"Kami melihat kasus ini kalau mau dibuka seluas-luasnya, Kemenpora yang bertanggung jawab terhadap masalah penggunaan dana itu," ungkapnya.

Gufron menuturkan, kliennya itu dipastikan tidak mengurus pengadaan barang. Fanani kata Gufron, hanya bertugas untuk memobilisasi massa.

"Fanani tidak mengurus pengadaan panggung, tenda, dan semuanya. Ahmad Fanani hanya bertugas mengumpulkan massa dari Pemuda Muhammadiyah saja," tutur dia.

Selain itu, menurut Gufron, bukti-bukti yang dimiliki polisi untuk menetapkan Fanani sebagai tersangka juga dinilai belum jelas.

"Belum ada kejelasan. Siapa yang diuntungkan atau menguntungkan pihak lain siapa. Ini agak aneh saja, janggal. Ini kan mengenai masalah tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, apa yang dikorupsi dari dana itu ?," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Argo Yuwono mengatakan,  Ahmad Fanani ditetapkan menjadi  tersangka atas dugaan korupsi dana kemah dan Pemuda Islam Indonesia. Fanani kata Argo, diduga telah menyalahgunakan dana pada acara tersebut dengan total kerugian negara mencapai Rp1.752.663.153.

"Iya betul (Ahmad Fanani) telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka sudah lewat gelar perkara," kata Argo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (26/6) siang.

Sebelumnya, dalam acara Kemah Pemuda Islam Indonesia, ada dua ormas yang menerima dana dari Kemenpora dengan total dana Rp5 miliar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di antaranya, Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Berdasarkan penelusuran polisi, laporan pertanggungjawaban GP Ansor tidak ditemukan penyimpangan. Sementara, dalam laporan pertanggungjawaban Pemuda Muhammadiyah diduga terdapat penggunaan dana fiktif sebesar kurang dari setengah anggaran.

Kepolisian menduga ada kerugian negara dalam dugaan korupsi dana Kemah Apel Pemuda Islam Indonesia 2017. Kasus ini dilaporkan sejumlah pihak yang mengetahui secara langsung penggunaan anggaran tersebut.

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 20 saksi. Para saksi berasal dari Kemenpora hingga pengurus PP Pemuda Muhammadiyah. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah kala itu Dahnil Anzar Simanjutak diketahui juga sudah dua kali diperiksa polisi. Selain itu, Dahnil diketahui juga telah mengembalikan dana sebesar Rp2 miliar kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku pihak penyelenggara acara Kemah Pemuda Islam.