Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin, 7 Juli 2025. (dok. Pemprov Jateng)
Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan penetrasi harga agar tidak terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga yang terlalu tinggi di masyarakat. Sebab, tingginya harga pokok bisa berpotensi mempengaruhi inflasi. Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam kegiatan tersebut berupa subsidi harga bahan pokok dengan nilai total Rp40 juta, dengan perkiraan omzet sebesar Rp300 juta.
GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gapoktan/poktan/pelaku usaha pangan lainnya), sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi untuk sampai tangan konsumen.
Komoditas yang dijual dalam GPM antara lain beras sebanyak 10 ton, harga normal Rp13.500 per kilogram, disubsidi Rp2.500 per kilogram menjadi Rp11.000 per kilogram; minyak goreng 2.000 liter, harga normal Rp18.000 per liter, disubsidi Rp4.000 per liter, menjadi Rp14.000 per liter; telur ayam ras 1 ton, harga normal Rp28.000 per kilogram, disalurkan dengan harga Rp24.000 per kilogram.
Kemudian ada gula pasir 500 kilogram, harga normal Rp17.500 per kilogram, disalurkan dengan harga Rp15.000 per kilogram; Bawang Putih 250 kg, harga normal Rp36.000 per kilogram, disalurkan dengan harga Rp28.000 per kilogram; Bawang Merah, harga normal Rp50.000 per kilogram, disalurkan dengan harga Rp40.000 per kilogram; dan Cabai Rawit Merah, harga normal Rp50.000 per kilogram, disalurkan dengan harga Rp30.000 per kilogram.
"Kegiatan ini adalah dengan memberikan bahan pokok murah atau subsidi. Intervensi pemerintah ini dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi kita bisa dijaga," jelasnya didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari dan Bupati Purworejo.