Ahok: Bila KIM Plus Berhasil, Satu Paslon Akan Lawan Calon Independen

03 Agu 2024, 22:41 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memprediksi, seandainya wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus terwujud di Pilkada Jakarta, maka parpol pengusung tidak akan berani hanya menyiapkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.

Sebab, bila fenomena kotak kosong terjadi di Jakarta, maka warga cenderung memilih kotak kosong tersebut. Hal tersebut, kata Ahok, akan memalukan bagi parpol di bawah naungan KIM plus.

KIM adalah koalisi parpol yang dulu mengusung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres Februari lalu. Diberi nama plus, lantaran akan ada parpol di luar KIM yang ikut bergabung di kontestasi Pilkada 2024.

Wacana KIM plus ini kali pertama disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Bahkan, Dasco menyebut konsep KIM plus akan diterapkan di pilkada di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.

"Saya berani jamin, kalau KIM plus itu bisa hanya yang maju satu calon pun, mereka tidak akan berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan berani satu (paslon) melawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia (paslon tunggal) kalah," ujar Ahok ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Sehingga, ia memprediksi alih-alih yang dihadirkan paslon tunggal di Pilkada Jakarta, akan ada pola calon independen yang tiba-tiba lolos. Ketika IDN Times tanyakan apakah calon independen tersebut adalah calon boneka, sehingga hasil Pilkada Jakarta akan tetap dipandang sah, Ahok mengaku tidak tahu.

Namun, syarat bagi calon gubernur yang maju secara independen sangat sulit. Berdasarkan aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon gubernur independen di Jakarta harus mampu mengumpulkan salinan KTP sebanyak 618.968.

"Karena kan gak gampang maju sebagai calon independen di Jakarta. Dulu kan juga pernah ada yang maju independen tapi ternyata tidak lolos," imbuhnya.

1. Bila Ridwan Kamil diajukan di Jakarta artinya sudah ada kesepakatan politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Ahok menilai, bila Ridwan Kamil diusung di Pilkada Jakarta, maka sudah ada kesepakatan politik yang dibuat. Ia mendengar pernyataan sejumlah pihak, calon yang diusung Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, tidak akan menang di Pilkada Jawa Barat bila pria yang akrab disapa Kang Emil itu masih berlaga di sana.

"Berarti kalau RK (Ridwan Kamil) ditarik ke Jakarta, calon Gerindra bisa menang (di Jawa Barat). Saya gak tahu bargainingnya seperti apa. Mungkin (kemenangan) di Jakarta kasih ke Golkar atau kasih ke siapa," ujar dia.

Meski begitu, mantan Bupati Belitung itu mengaku tidak ambil pusing. Sebab, ia sudah memiliki tujuan baru yakni menjadi politisi edukator.

"Kami ini kan politisi edukator. Bung Karno, Bu Mega (Ketua PDIP) politisi edukator. Kami ingin masyarakat lebih paham (politik). Soal kekuasaan itu cuma ekses dari berhasil mendidik pemilih," katanya.

2. Ahok mulai realistis, tak lagi berambisi bisa maju di Pilkada Jakarta 2024

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melayat ke kediaman Tanri Abeng (IDN Times/Ridwan Aji)

Ketika IDN Times menanyakan alasan Ahok tak lagi berambisi maju di Pilkada Jakarta, ia merespons lantaran bersikap realistis.

"Sejak awal, teman-teman (di PDIP), Jakarta itu (kemungkinan menang) kecil. Lagi pula kursinya (PDIP) gak cukup," ujar Ahok.

Itu sebabnya, koleganya di PDIP mulai mendorongnya melirik maju di Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Sumatra Utara. PDIP hanya meraih 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Artinya, mereka butuh menggandeng satu partai lainnya. Sehingga minimal 22 kursi DPRD sebagai syarat bisa terpenuhi.

"Kan masih kurang 7 (kursi). Mau kerja sama dengan siapa?" tanya Ahok.

Terkait kemungkinan berkoalisi dengan PKS, Ahok juga tidak bisa memastikan, apakah PDIP bersedia bekerja sama dengan PKS di Jakarta. Itu semua, kata Ahok, merupakan keputusan yang bakal ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

3. Ahok mengaku tidak berambisi jadi gubernur di Jakarta

Pengunjung kawasan Monas (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Ahok mengaku sejak awal tidak pernah berambisi kembali menjadi gubernur di Jakarta. Ahok mengatakan hanya ingin menentukan standar pemimpin sekelas gubernur.

"Dari dulu kan saya memang tidak mau menjadi gubernurnya. Saya cuma mau membangun satu standar kalau jadi gubernur itu kayak apa sih. Waktu itu, jadi gubernur di ibu kota yang jadi pilihan. Kalau ketika itu di ibu kota gak dapat ya udah. Kan emang niat gue bukan mau jadi gubernur," kata dia.

Ahok hanya ingin menciptakan satu prosedur di suatu provinsi, bagaimana pemimpinnya bisa menggunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat.