AHY: Kalau Pemilu 2024 Ditunda, Mau Jadi Presiden Seumur Hidup?

16 Mar 2022, 15:27 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagian harga pokok, termasuk minyak goreng mengalami kelangkaan dan lonjakan, padahal belum masuk bulan Ramadhan.

"Kondisi UMKM masih terpukul, pengangguran meningkat, kemiskinan dan ketimpangan juga meningkat. Apalagi minyak goreng, harganya naik dan langka. Harga daging, kedelai sampai tarif tol juga naik," ujar AHY ketika berbicara di acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta di JI Expo, Selasa (15/3/2022).

Ia menyebut kondisi tersebut riil sedang dialami oleh rakyat. Bila pemerintah bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka sama saja dengan memanipulasi suara rakyat.

Putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga sempat menyinggung mengenai wacana penundaan atau pembatalan Pemilu 2024. AHY menilai melemparkan wacana agar Pemilu 2024 ditunda adalah bentuk permufakatan jahat supaya bisa melanggengkan kekuasaan dengan segala cara.

"Katanya ini keinginan rakyat. Sekarang, yang jadi pertanyaan, ini rakyat yang mana," tanya dia.

AHY kemudian menunjukkan hasil survei di mana tertulis 66,32 persen responden tidak setuju Pemilu 2024 ditunda. Pihak yang setuju Pemilu 2024 ditunda hanya 10,3 persen.

"Itu pun (yang setuju pemilu ditunda) dibayar," katanya.

Ia juga menampilkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut apa pun alasannya mulai dari pembangunan IKN, pandemik atau kondisi perekonomian, maka Pemilu 2024 tetap harus berjalan sesuai jadwal. "Jadi, sekali lagi saya tanya ini rakyat yang mana," tutur dia.

Lalu, apakah AHY percaya dengan klaim big data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan?

1. Pembentukan opini di media sosial soal wacana penundaan Pemilu 2024 belum tentu organik

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

AHY mengaku ragu dengan klaim big data berisi 110 juta akun di media sosial yang sepakat agar Pemilu 2024 ditunda. Klaim big data 110 juta itu disampaikan Luhut ketika diwawancarai Deddy Corbuzier. Berdasarkan data yang dikutip AHY, jumlah akun di Twitter yang membicarakan isu tersebut hanya sekitar 10 ribu.

"Tapi, angka 10 ribu itu pun belum tentu suara organik. Buzzer memangnya gak bekerja?" tanya AHY.

Ia pun mengajak kader Partai Demokrat tidak terpancing dan bisa memberikan pencerahan ke publik mengenai isu penundaan Pemilu. "Jangan biarkan mereka yang hobinya memanipulasi uang rakyat, data dan informasi. Jangan mempermaikan suara rakyat," kata dia.

AHY menegaskan bila Pemilu 2024 ditunda maka hal tersebut sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi. Saat SBY naik sebagai presiden, di dalam UUD 1945 sudah diatur bahwa masa jabatan presiden lima tahun dan dapat diperpanjang satu periode.

2. AHY sebut bila konstitusi diamandemen maka terbuka peluang kursi presiden bisa dijabat seumur hidup

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono (AHY) ketika menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada 5 Mei 2021 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Di sisi lain, AHY mengakui konstitusi bukan kitab suci yang tak bisa dilakukan amandemen. Tetapi, sampai merevisi masa jabatan presiden, maka pihak yang mendukung ide itu sama saja telah mengkhianati konstitusi UUD 1945.

AHY pun mempertanyakan bila konstitusi akhirnya bisa diamandemen lalu apa sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo selanjutnya. "Ingin memperpanjang masa jabatan presiden? Presiden tiga periode? Tak dipilih oleh rakyat? Atau jadi presiden seumur hidup?" tanya AHY.

Alih-alih menunda pemilu hingga tiga tahun, ia menyarankan supaya ditunda hingga 10 tahun ke depan saja. Dengan begitu motif dan tujuan pihak yang mengusulkan bisa semakin jelas.

AHY pun menegaskan penundaan Pemilu 2024 tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Sebab, ketika konstitusi UUD 1945 diamandemen, maka bisa menjadi preseden agar presiden dijabat selama seumur hidup.

3. Ketua DPR sebut pemungutan suara Pemilu dilakukan pada 14 Februari 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, sejak awal pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan parlemen sudah sepakat Pemilu bakal digelar pada 2024. Respons Puan itu sebagai jawaban tegas bahwa tidak ada upaya dari parlemen untuk menunda Pemilu 2024.

"Terkait dengan (wacana) penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati (pemungutan suara) Pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar Puan ketika memberikan keterangan pers dikutip dari YouTube DPR, Selasa, 15 Maret 2022.

"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," kata dia.

Posisi Puan berdiri ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara menarik, karena ia didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi pihak pertama yang melempar wacana agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga tiga tahun mendatang.

Dalam keterangannya pada 26 Februari 2022, Cak Imin menjelaskan Pemilu sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun ke depan karena tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Bahkan, Cak Imin mengklaim memiliki big data di media sosial yang mendukung wacana agar Pemilu ditunda.