AHY Memaafkan tetapi Tak Lupakan Perbuatan Moeldoko ke Demokrat

Di sisi lain, AHY tetap meyakini upaya hukum yang dilakukan Moeldoko bukan sekadar untuk mendapatkan validasi kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan. Melainkan sekaligus untuk merampas Demokrat dari para pendirinya lalu melemahkan kekuatan partai dengan lambang bintang mercy itu. Apalagi momentumnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun menjelang pemilu 2024. 

 "Ya, boleh saja di-deny dan mengatakan 'ah, Demokrat mengada-ada saja.' Tetapi, saya rasa tidak terlalu sulit untuk merasakan dan juga mengikuti apa yang terjadi di politik Indonesia saat ini. Dalam kaitan itu, kami punya hak untuk mengatakan dengan jelas bahwa memang benar upaya pembegalan partai ini agar Demokrat tidak punya kekuatan atau melemahkan kekuatan Demokrat secara signifikan," ujar AHY. 

Ia menambahkan seandainya rencana merampas Demokrat itu terwujud, maka akan mengganti semua arah dan kebijakan.

"Semula kita tadinya mau ke utara malah dibawa ke selatan. Jadi, tidak perlu terlalu sulit kita membayangkan dan merasakan itu," ujarnya lagi. 

Ia mengatakan, seandainya Demokrat berhasil dirampas Moeldoko, partai itu tetap eksis di dunia politik. Namun, jati dirinya sudah berbeda. 

"Ya, Demokrat tetap ada. Tapi, pastilah tidak sesuai dengan jati dirinya karena yang bersangkutan bukan lah anggota Partai Demokrat, bukang yang berjuang bersama Demokrat selama ini," katanya.

AHY mengaku pernah menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Bogor. Hal itu terjadi di awal upaya pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko. 

"Beliau (Presiden) ketika itu mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi, saya menyampaikan ini sudah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung sehingga saya melalui surat sebelumnya, diundang ketika itu di Istana Bogor. Kami ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya," ujar AHY. 

Ia pun memahami ekspektasi masyarakat yang menginginkan agar Jokowi segera mengambil tindakan tegas kepada Moeldoko. Namun, hingga saat ini langkah tersebut tidak diambil Jokowi. 

"Misalnya ada langkah-langkah yang menentukan. Misalnya kalau KSP Moeldoko terbukti melakukan perbuatan yang tidak etis, merampas partai yang berdaulat, harusnya ada hal-hal lain. Selain hanya ditanya," tutur dia. 

AHY pun memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebab, ia sadar soal pemecatan menteri atau pejabat di kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. 

AHY mengaku Partai Demokrat tak akan menurunkan kewaspadaan meski sudah ada putusan PK dari MA. 

"Semoga langkah Demokrat lebih ringan (dalam menyongsong pemilu). Tapi, saya tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Saya hanya senang jika kita selalu waspada, terlecut. Bukan karena ada pencapaian baru lalu membuat kita merasa tenang-tenang," ungkapnya. 

Meski begitu, AHY mengaku lega karena sudah ada kepastian tentang masa depan Demokrat. Selama beberapa tahun terakhir, AHY menilai, partai tersebut seperti diikat pada tangan dan kaki.

"Selama ini kita kayak separuh diikat tangan dan kaki. Ini jangan-jangan (dikabulkan). Perasaan di-PHP-in itu ada ya. Perasaan digantung itu gak enak. Nah, kita merasa begitu tuh," ujarnya. 

Ia pun mendengar berita yang berseliweran bahwa meski sudah 18 kali menang di pengadilan tetapi bakal dikalahkan di tahap PK.

"Tapi, kami tetap cool, calm and confidence," katanya.