Jakarta, IDN Times — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurut AHY, tidak ada kegentingan dalam Perppu tersebut.
“Proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa (3/1/2022).
AHY mengatakan Perppu Cipta Kerja bukanlah produk hukum yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui putusan MK sebelumnya adalah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja agar tak cacat formil dan sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan.
Menurut AHY penerbitan Perppu Cipta Kerja jelas tidak aspiratif dan legitimate. Pasalnya, masih banyak kritik yang disampaikan masyarakat sipil terhadap pembentukan Perppu ini.
“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyebut pemerintah terus melayani kepentingan elite. Hal itu terbukti dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang tidak aspiratif.
“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” ujarnya.
Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon juga menyoroti argumen Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
Jokowi berdalih kondisi negara dan perekonomian terancam akibat krisis geopolitik Rusia-Ukraina sehingga perlu antisipasi ancaman resesi global, inflasi, hingga stagflasi dengan penerbitan Perppu Ciptaker.
Jansen menyorot alasan Jokowi tersebut yang dianggap bertolakbelakang dengan pernyataan Presiden di beberapa forum nasional dan internasional. Menurut Jansen, Jokowi selalu mengaku bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja meski terjadi perang Rusia-Ukraina.
“Terkait ikwal keadaan darurat, mendesak dan memaksa, kami juga melihat hal itu tidak terpenuhi. Benar, itu hak subjektif Presiden menilainya. Namun Presiden sendiri dalam banyak kesempatan menyatakan keadaan kita baik-baik saja. Ini tentu bertolak belakang dgn syarat-syarat keluarnya Perppu,” ujar Jansen.