AHY: Upaya Pembegalan Demokrat Terus Dilakukan Agar Partai Ini Melemah

11 Agu 2023, 14:22 WIB

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers pada Jumat, 11 Agustus 2023. (Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap meyakini upaya hukum yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko bukan sekadar untuk mendapatkan validasi kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan. Melainkan sekaligus untuk merampas Demokrat dari para pendirinya lalu melemahkan kekuatan partai dengan lambang bintang mercy itu. Apalagi momentumnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun menjelang pemilu 2024.

"Ya, boleh saja di-deny dan mengatakan 'ah, Demokrat mengada-ada saja.' Tetapi, saya rasa tidak terlalu sulit untuk merasakan dan juga mengikuti apa yang terjadi di politik Indonesia saat ini. Dalam kaitan itu, kami punya hak untuk mengatakan dengan jelas bahwa memang benar upaya pembegalan partai ini agar Demokrat tidak punya kekuatan atau melemahkan kekuatan Demokrat secara signifikan," ungkap AHY ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (11/8/2023) di kantor DPP Partai Demokrat.

Ia menambahkan seandainya rencana untuk merampas Demokrat itu terwujud, maka akan mengganti semua arah dan kebijakan. "Semula kita tadinya mau ke utara malah dibawa ke selatan. Jadi, tidak perlu terlalu sulit kita membayangkan dan merasakan itu," ujarnya lagi.

Ia mengatakan seandainya Demokrat berhasil dirampas oleh Moeldoko partai itu tetap eksis di dunia politik. Namun, jati dirinya sudah berbeda.

"Ya, Demokrat tetap ada. Tapi, pastilah tidak sesuai dengan jati dirinya karena yang bersangkutan bukan lah anggota Partai Demokrat, bukang yang berjuang bersama Demokrat selama ini," katanya.

1. AHY akui sempat temui Presiden Jokowi di awal Moeldoko cawe-cawe Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

Di dalam pemberian keterangan pers tadi, AHY mengaku pernah menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Bogor. Hal itu terjadi di awal upaya pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku kepada AHY tidak tahu Moeldoko ikut terlibat dalam upaya pencopetan Partai Demokrat.

"Beliau ketika itu mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi, saya menyampaikan ini sudah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung sehingga saya melalui surat sebelumnya, diundang ketika itu di Istana Bogor. Kami ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya," ujar AHY.

Ia pun memahami ekspektasi masyarakat yang menginginkan agar Jokowi segera mengambil tindakan tegas kepada Moeldoko. Tetapi, hingga saat ini langkah tersebut tidak diambil oleh Jokowi.

"Misalnya ada langkah-langkah yang menentukan. Misalnya kalau KSP Moeldoko terbukti melakukan perbuatan yang tidak etis, merampas partai yang berdaulat, harusnya ada hal-hal lain. Selain hanya ditanya," tutur dia.

AHY pun memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebab, ia sadar soal pemecatan menteri atau pejabat di kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

2. Seandainya hakim agung kabulkan PK Moeldoko maka demokrasi di Indonesia sudah mati

Gedung Mahkamah Agung (Instagram/@humasmahkamahagung)

Lebih lanjut, AHY mengatakan seandainya putusan PK Moeldoko dikabulkan oleh hakim agung maka menandakan situasi demokrasi di Tanah Air sudah mati. "Kami ingin fokus ke permasalahan utamanya yaitu ada kedaulatan partai yang ingin dirampas begitu saja. Kalau ini terjadi dan berhasil dilakukan, maka sama saja demokrasi di Indonesia sudah mati," tutur dia.

Untuk mencegah upaya itu, kata AHY, pihaknya terus melakukan konsolidasi setiap hari. Mereka akan mengerahkan berbagai upaya agar partai yang sudah berusia lebih dari dua dekade tetap mereka pertahankan.

"Alhamdulilah, di situ bangkit militansi, keberanian, soliditas dan juga percepatan taktis dalam kepemimpinan krisis akhirnya hikmah besarnya adalah Demokrat adalah partai yang mendahului terkait konsolidasi," katanya.

3. Demokrat selalu waspada terhadap upaya perebutan lainnya

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

AHY mengaku dengan adanya putusan PK dari MA bukan berarti lalu menurunkan kewaspadaan pihaknya. Kali ini upaya perebutan yang dilakukan oleh Moeldoko memang sudah membentur tembok. Ia pun tak memiliki ekspektasi berlebihan terkait putusan hakim agung itu.

"Semoga langkah Demokrat lebih ringan (dalam menyongsong pemilu). Tapi, saya tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Saya hanya senang jika kita selalu waspada, terlecut. Bukan karena ada pencapaian baru lalu membuat kita merasa tenang-tenang," ungkapnya.

Meski begitu, ia tak menampik kini merasa sedikit lega karena ada kepastian tentang masa depan Demokrat. Sebelumnya selama satu tahun lebih, ia merasa Demokrat seperti diikat bagian tangan dan kaki. Sebab, putusan di pengadilan kapan pun bisa membuat arah Demokrat berubah total.

"Selama ini kita kayak separuh diikat tangan dan kaki. Ini jangan-jangan (dikabulkan). Perasaan di-PHP-in itu ada ya. Perasaan digantung itu gak enak. Nah, kita merasa begitu tuh," ujarnya.

Ia pun mendengar berita yang berseliweran bahwa meski sudah 18 kali menang di pengadilan tetapi bakal dikalahkan di tahap PK. "Tapi, kami tetap cool, calm and confidence," katanya lagi.