Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto angkat bicara perihal kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 yang menyeret namanya yang dikabarkan turut serta dalam pertemuan proyek tersebut.
Airlangga membeberkan sejumlah fakta versi partai berlambang pohon beringin itu dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/9).
Airlangga Hartanto dalam rilisnya mengatakan bahwa Majalah Tempo dan Koran Tempo telah menyebarkan berita dan opini yang menyudutkan dirinya dan fungsionaris partai Golkar, yaitu Melchias M. Mekeng serta Partai Golkar sendiri. Airlangga menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar.
"Berita dan opini tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta, dan tidak adil. Karena itu, menurut saya, berita dan opini tersebut merupakan pelanggaran sebuah kode etik jurnalisme yang bermartabat," kata Airlangga di saat melakukan Konferensi pers DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Selanjutnya Airlangga mengaku tidak pernah terlibat dalam Proyek PLTU Riau-1.
"Bantahan saya adalah sebagai berikut, saya tidak pernah sedikitpun terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini kedua media tersebut," tambahnya.
Dalam bantahan selanjutnya, Airlangga mengatakan bahwa pendanaan Golkar telah terprogram dan tidak pernah memerintahkan kadernya untuk mencari dana yang melanggar hukum.
"Saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar, atau melanggar hukum, untuk kepentingan ataupun kegiatan Partai Golkar," tegasnya.
Airlangga mengakui bahwa Idrus Mahram memang berkunjung ke kediamannya setelah dilantik menjadi Menteri Sosial RI pada Januari 2018 lalu. Namun ia tidak tahu saat itu Idrus mengajak Johannes Kotjo dan Eni Saragih.
"Beliau datang bersilaturahmi ke rumah saya, namun tampa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, Saudara Idrus Mahram ternyata ditemani oleh Saudara Johannes Kotjo dan Saudari Eni Saragih," ucapnya.
Perihal kedatangan Idrus, Johannes dan Eni Saragih ke kediamannya, Airlangga mengatakan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka, siapa saja bisa menemui ketua umum.
"Mudah bagi kader atau siapapun bertemu dengan ketua umumnya, apakah itu dari daerah apakah itu dari pusat ataupun tokoh masyarakat, ustaz, ataupun habib banyak yang datang tanpa janji, dan tentu saja sebagi Ketua Umum Golkar saya tidak bisa membatasi atau melarang orang yang boleh ketemu saya," ujarnya.
Airlangga juga menyebut bahwa rotasi kepemimpinan Fraksi Golkar di DPR RI dilakukan secara rutin di seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Hal tersebut juga berlaku pada Komisi VII DPR, tempat Eni Saragih terpilih menjadi wakil ketua.
"Rotasi ini juga terjadi di hampir seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, termasuk di komusi 7 di mana saudari Eni Saragih terpilih menjadi Wakil Ketua," katanya.
Airlangga dengan tegas mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya terjadi sekali dan tidak ada pertemuan selanjutnya dan hanya membahas isu seputar partai.
"Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (dirinya) dan fungsionaris partai lainnya (Idrus, Johannes dan Eni). Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," terangnya.