Airlangga Dipanggil Kejagung, Politisi Senior Golkar: Saya Baru Tahu

19 Jul 2023, 07:23 WIB

Anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam usai dimintai keterangan di Dewan Etik Partai Golkar. (Dokumentasi Partai Golkar)

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengaku, baru tahu jika Airlangga Hartarto dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, ketua umum Golkar itu dipanggil Kejagung terkait kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng pada Selasa, 18 Juli 2023. Namun, dia mangkir dari pemanggilan tersebut.

"Waduh, saya juga tadi baru dikasih tahu. Wan, Airlangga dipanggil (oleh Kejagung). Gak tahu, saya bilang. Kan saya bukan jaksa. Saya baru bangun jam 10.00 (WIB) karena tidur abis subuh," kata Ridwan di kantor DPP Partai Golkar pada Selasa kemarin.

Saat ditanya apakah posisi Airlangga yang kini jadi saksi dugaan kasus korupsi ekspor CPO semakin memperkuat peluang untuk mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Ridwan mengungkit kasus hukum yang melibatkan Akbar Tanjung. Akbar ditahan lantaran menjadi tersangka kasus korupsi dana non-budgeter Bulog senilai Rp40 miliar pada 2002 lalu.

"Kita punya pengalaman Akbar Tanjung itu sempat jadi tersangka, malah pernah dipenjara satu bulan. Saya nemenin dia di kantor Kejaksaan Agung. Saya sempat tidur di masjid di situ. Tetapi, Bang Akbar akhirnya menang," kata dia.

Ia mengatakan, Akbar akhirnya menang di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Penyebabnya terjadi perbedaan pendapat di antara hakim agung yang menyidangkan kasusnya. Dari lima hakim agung, empat di antaranya memutuskan untuk membebaskan Akbar.

Kasus serupa juga pernah dialami mantan ketum Golkar lainnya yakni Setya Novanto. Ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus mega rasuah, proyek pembuatan KTP Elektronik.

Bedanya, saat mantan Ketua DPR itu terus memperjuangkan nasibnya di MA, hakim agung tetap menyatakannya bersalah. Ia kemudian divonis bui selama 15 tahun.

1. Setya Novanto akhirnya tetap diganti lewat Munaslub

(Terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto) ANTARA FOTO/Desca Natalia

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa Novanto akhirnya tetap dilengserkan sebagai ketua umum Golkar lewat mekanisme Munaslub. Sebab, Novanto tetap divonis bersalah di tingkat MA.

Sementara, nasib serupa, kata Ridwan, tidak dialami Akbar Tanjung.

"Novanto kan ketika itu coba lawan terus (status hukumnya) sampai kena (di MA), ya Munaslub. Tapi, Bang Akbar ketika itu gak (dilengserkan) lewat Munaslub. Malah, masa kepemimpinan Bang Akbar diperpanjang setahun. Periodisasi Akbar memimpin Golkar itu dari 1998-2003," kata dia.

Ia menambahkan, Akbar sendiri terpilih menjadi ketua umum melalui mekanisme Munaslub. Ia dipilih para pemegang hak suara di Golkar menggantikan Harmoko. Munaslub kala itu dihelat di Hotel Indonesia.

"Kenapa diperpanjang? Karena pemilu kita waktu itu kan digelarnya 2004. Sementara, Novanto karena dia kena (proses hukum) ya akhirnya digelar Munaslub," tuturnya lagi.

Sementara, nasib Airlangga kini tergantung dari para pemilik hak suara di Golkar. Ia mengaku kini tak punya hak suara.

"Saat kepemimpinan Akbar Tanjung, saya punya hak suara karena saya menjadi Ketua DPD Golkar wilayah Jawa Timur. Saya gak setuju ada Munaslub waktu itu dan saya lawan. Alhamdulilah, Bang Akbar tetap menang di MA," ujarnya.

2. Ridwan Hisjam mengaku tak punya niat menurunkan Airlangga dari posisi ketum

IDN Times/Abdurrahman

Ridwan datang ke DPP Partai Golkar pada Selasa kemarin karena dipanggil oleh Dewan Etik. Ia dimintai klarifikasi lantaran menggulirkan ide Munaslub di ruang publik.

Tetapi, ia menegaskan tak punya niat untuk melengserkan Airlangga dari posisi sebagai ketum. Ridwan mengaku cinta terhadap Partai Golkar maka mendorong adanya perubahan.

"Saya melakukan ini karena kecintaan saya kepada ketua umum. Karena ketua umum ini satu korps dengan saya di Persatuan Insinyur Indonesia. Dia ketum, saya ketua di wilayah Jawa Timur," kata dia.

Ia menambahkan, telah memberikan masukan kepada Airlangga secara langsung dengan mendatangi kantornya sebelum Idul Fitri 2023.

"Saya jelaskan begini lho kondisi dan situasinya (di Golkar). Tunggu dulu, kata Airlangga. Kami diminta untuk bersabar," tutur dia lagi.

3. Kejaksaan Agung bakal jadwalkan pemanggilan ulang terhadap Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam Tasyakuran HUT Ke-57 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (20/10/2021). Perayaan HUT Ke-57 Partai Golkar tersebut mengangkat tema Bersatu Untuk Menang (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sementara, Kejaksaan Agung menyatakan bakal menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Airlangga. Sebab, ia tak hadir dalam pemanggilan pada Selasa kemarin.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, Airlangga absen tanpa memberikan klarifikasi apapun.

"Selanjutnya, pada hari ini juga saya sampaikan terkait dengan ketidakhadiran dari saksi AH. Kami tunggu sampai jam 6 (sore) lewat, Beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai ketidakhadirannya," ujar Ketut di Kejagung pada Selasa kemarin.

Maka jaksa penyidik, kata Ketut, bakal melakukan pemanggilan ulang terhadap Airlangga pada Senin, 24 2023.

"Sehingga kami tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan pada hari Senin, 24 Juli 2023," katanya.