Airlangga Hartarto Bantah Perintahkan Kader Cari Sumber Dana Ilegal

26 Sep 2018, 21:35 WIB

Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto akhirnya buka suara usai namanya ikut dikait-kaitkan dalam korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Hal itu bermula dari mencuatnya nama Menteri Perindustrian tersebut di pemberitaan majalah dan koran Tempo pekan ini.

Berdasarkan keterangan salah satu kadernya, Eni Saragih, sempat ada pertemuan di kediaman Airlangga pada Januari 2018. Pertemuan itu ikut dihadiri selain oleh Eni, hadir pula ketua koordinator bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia timur Melchias Markus Mekeng; bekas Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo. Eni, Idrus dan Kotjo kini sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 dan sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Eni, isi dari pertemuan di rumah Airlangga itu, yakni pembahasan beberapa proyek pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Sumatera dan Jawa, di antaranya PLTU Riau-1, Riau-2 dan Tanjung Jati. Rencananya, proyek itu akan digarap oleh perusahaan milik Kotjo yang bernama Blackgold Natural Resources Limited.

Airlangga memang tidak membantah ada pertemuan itu. Namun, tujuan dari pertemuan tanggal (17/1) diakuinya hanya untuk silaturahmi.

"Beliau (Idrus) memang datang bersilaturahmi ke rumah saya beberapa hari usai dia dilantik. Namun, tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, saudara Idrus Marham ternyata ditemani oleh saudara Johannes Kotjo dan saudari Eni Saragih," kata Airlangga ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (26/9).

Lalu, bagaimana soal uang senilai Rp 700 juta yang dikembalikan ke KPK dan sempat disebut mengalir untuk Munaslub yang memilih Airlangga sebagai Ketum?

1. Airlangga menyerahkan ke proses hukum soal pengembalian uang

(Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto <kiri>) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Airlangga tidak menampik memang ada pengembalian uang senilai Rp 700 juta dari Partai Golkar ke KPK. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh, lantaran proses hukumnya masih terus berjalan.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, pengembalian uang itu dilakukan oleh salah satu pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, Febri hanya menyebut uang itu sempat digunakan untuk salah satu kegiatan parpol tersebut. Diduga kegiatan yang dimaksud adalah Munaslub yang digelar pada Desember 2017 lalu.

"Pengembalian uang (ke KPK) sepenuhnya ada pada proses (hukum) yang tengah berjalan. Lagipula hari ini, saya hanya menjelaskan apa yang ditulis di (majalah) Tempo," kata Airlangga.

Airlangga akhirnya melakukan klarifikasi usai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, meminta pengusaha itu menjelaskan ke publik soal dugaan keterlibatannya di kasus korupsi PTLU Riau-1. Pasalnya, keterlibatan Idrus sudah dianggap cukup memukul Partai Golkar jelang pemilu 2019.

Uniknya, walaupun namanya disebut terkait korupsi PLTU Riau-1 dan dirugikan, Airlangga tidak menyebut akan melakukan somasi terhadap Majalah dan Koran Tempo. Ia tidak menjelaskan alasannya tidak melakukan somasi.

2. Airlangga mengaku hanya satu kali bertemu dengan pengusaha Johannes Kotjo

(Pengusaha Johannes Kotjo ketika ditahan oleh KPK) ANTARA FOTO

Dalam laporan yang diturunkan oleh Majalah Tempo, Airlangga disebut meminta koleganya Eni Saragih untuk membantu mengawal proyek itu hingga penandatanganan kontrak. Hal itu lantaran, pengusaha Johannes Kotjo berjanji akan memberikan fee sekitar 2,5 persen dari nilai proyek yang mencapai Rp 12,87 triliun.

"Mekeng dan Airlangga setuju (dengan kesepakatan itu)," kata Eni seperti dikutip dari Majalah Tempo pekan ini.

Airlangga kemudian berencana akan mengangkat Eni sebagai Wakil Ketua Komisi Energi di DPR. Tujuannya, dengan begitu, istri Bupati Temanggung terpilih itu akan lebih mudah mengawal proyek PLTU. Menurut Eni, rencana mencari duit dari proyek negara itu, karena Partai Golkar membutuhkan kucuran dana agar bisa memenangkan pemilu legislatif tahun 2019. Partai berlambang beringin itu disebut menargetkan bisa meraih 110 kursi parlemen.

Namun, Airlangga membantah ada kesepakatan tersebut. Ia mengatakan baru bertemu dengan Kotjo sebanyak satu kali.

"(Johannes) Kotjo pengusaha nasional, saya tahu itu. Tapi, saya enggak punya keterkaitan. Dia hanya datang satu kali dan tidak ada pertemuan lanjutan. Dia datang pun dibawa oleh Mensos. Hanya silaturahmi Mensos," kata dia.

Airlangga menjelaskan kalau pun ada kader Golkar yang dirotasi di DPR, hal itu adalah sesuatu yang wajar. Termasuk terpilihnya Eni sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang mengurusi isu energi.

"Pertimbangan menempatkan kader di semua komisi dilakukan berdasarkan meritokrasi dan mewakili keterwakilan gender," tutur dia.

3. Partai Golkar tidak pernah meminta kadernya mencari dana dari sumber yang ilegal

(Pimpinan Partai Golkar) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Airlangga juga membantah pernyataan Eni yang menyebut ia diminta mengawal proyek PLTU Riau-1 demi kepentingan pemenangan pileg 2019. Sebagai partai yang berjanji akan bersih-bersih sejak ditinggalkan oleh Setya Novanto, ia mengaku tidak pernah meminta kader untuk mencari sumber pendanaan melalui cara yang tidak benar.

"Saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapa pun untuk mencari sumber dana dari kegiatan yang melanggar hukum bagi partai," kata dia.

Airlangga menginginkan agar Golkar menjadi organisasi yang bersih dan disegani.

"Saya juga ingin Golkar dihormati karena kami memang bersungguh-sungguh untuk menyuarakan serta membela kepentingan rakyat," kata dia.

4. KPK tidak menutup kemungkinan bisa saja memanggil Airlangga Hartarto

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sementara, di sisi lain, KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan bisa saja memanggil Airlangga untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi PLTU Riau-1. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan itu semua tergantung dari kebutuhan penyidik lembaga anti rasuah. Kalau keterangannya dibutuhkan, maka penyidik bisa saja memanggil Airlangga.

"Selalu yang namanya penyidik pasti punya rencana. Berdasarkan pengembangan hasil penyidikan, dia akan selalu menemukan siapa lagi yang akan dipanggil," ujar Agus ketika ditemui di Gedung KPK pada Kamis (20/9).