Airlangga Hartarto di Pusaran Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Dalam perkara ini, Kejagung menggali kasus dari sisi kebijakan yang diberikan oleh Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Sehingga kami menggali dari sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Satu, menggali dari sisi evaluasi kegiatan, menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan ini sudah merugikan negara yang cukup signifikan, menurut putusan MA kurang lebih Rp6,47 triliun kerugiannya, ini yang kita gali, jadi dari hasil putusan MA yang kami dalami semua,” kata Ketut.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik memberikan 46 pertanyaan kepada Airlangga. Semuanya terkait kebijakan yang diduga menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

“Tapi kita tahu di dalam sidang perkara terdahulu ternyata terbukti bahwa langkah-langkah yang telah diambil pada saat itu telah merugikan uang negara,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung setelah pemeriksaan Airlangga di Kejagung, Senin (24/7/2023).

Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan Airlangga merupakan pengembangan fakta-fakta hukum baru selama sidang lima orang tersangka ekspor CPO.

Hasilnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka korporasi terkait fasilitas ekspor CPO. Mereka adalah PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

“Kami dalami nih, apakah perusahaan tersebut turut menimbulkan kerugian negara atau yang menikmati uang dari negara. Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang kami dalami,” ujar Kuntadi.

Selain Airlangga, Kejagung juga sempat memeriksa eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 22 Juni dan 9 Agustus 2023. Ia diperiksa dalam kebijakan minyak goreng serta penggunaan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDPKS.

Kejaksaan Agung kembali membuka penyidikan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis lima orang terdakwa dalam perkara ini dengan hukuman lima sampai delapan tahun.

Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht di tingkat kasasi. Majelis hakim menyatakan pihak yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi atau tempat di mana para terpidana bekerja.

Oleh karena itu, kata hakim, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Perbuatan para terpidana menimbulkan dampak siginifikan, yaitu menyebabkan kemahalan dan kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan masyarakat khususnya terhadap komoditi minyak goreng.

Kelima terpidana itu adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan Lin Che Wei selaku swasta.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo angkat bicara soal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ia meminta agar semua menghormati proses hukum.

“Ya, kita harus menghormati proses hukum di mana pun, di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), di kepolisian, dan di kejaksaan. Semua harus menghormati," ungkap Jokowi di sela kunjungan kerjanya yang singkat di Malang, Jawa Timur.